● Indonesia akan meminjamkan sepasang komodo ke Jepang sebagai bentuk kerja sama konservasi sekaligus diplomasi.● Ada risiko yang perlu diawasi, terutama soal kelestarian dan kesejahteraan komodo. ● Langkah ini perlu pengawasan ketat serta pendekatan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan.Tahun ini, Indonesia akan meminjamkan sepasang komodo (Varanus komodoensis) untuk dikembangbiakan (breeding loan) kepada iZoo Kawazu, kebun binatang reptil dan amfibi terbesar di Shizuoka, Jepang. Program breeding loan ini disepakati lewat Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang pada akhir Maret 2026 lalu.Sebagai timbal balik, Jepang akan mengirim beberapa satwa eksotis ke Indonesia, seperti panda merah dan jerapah.Pemerintah menyebut peminjaman komodo ini sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan satwa liar dan konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan Jepang. Ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan hewan kini semakin berkembang jauh hingga masuk ke ruang-ruang diplomasi dan hubungan internasional. Namun, publik justru menyorot dampak program ini karena berisiko pada kelestarian dan kesejahteraan komodo dalam jangka panjang.Aset diplomasiPraktik pertukaran hewan sebagai alat diplomasi ini sesungguhnya sudah sangat tua. Di masa lalu, ratu Mesir Cleopatra diriwayatkan pernah menghadiahkan jerapah kepada pimpinan Romawi Julius Caesar sebagai simbol kedekatan politik.Praktik lama itu hanya berubah bentuk. Jika dulu hewan dipertukarkan antarpenguasa, kini ia masuk ke ranah soft power dan citra negara. Cina adalah contoh paling terkenal dalam diplomasi hewan dengan menggunakan panda sebagai ‘aset’ mereka. Negara lain mulai membaca peluang yang sama. Malaysia, misalnya, menggulirkan gagasan orangutan diplomacy untuk memperkuat citra negara dan menjangkau mitra internasional mereka, terutama dalam konteks sawit dan sorotan global terhadap lingkungan.Langkah ini menunjukkan bahwa satwa endemik kini makin sering dipandang sebagai aset diplomasi. Ia bisa menjembatani percakapan yang rumit, memperhalus citra negara, sekaligus mengangkat isu konservasi ke panggung internasional.Mungkin karena orangutan sudah dipakai Malaysia, Indonesia memilih komodo sebagai kandidat paling kuat sebagai “alat diplomasi”. Komodo memiliki hampir semua unsur yang diperlukan untuk memainkan peran itu. Ia endemik, ikonik, sarat nilai ekologis, dan identik dengan Indonesia.Ahli kriminologi lingkungan Belanda, Daan P van Uhm dalam artikelnya yang berjudul Konstruksi sosial atas nilai alam liar (2018) memperkenalkan konsep “the value of things” yang menjelaskan bahwa nilai hewan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dibentuk secara sosial oleh manusia yang memberikan makna padanya. Dalam artikel itu, van Uhm menyebut kelangkaan dan eksklusivitas sering menjadi dasar kuat dalam pembentukan nilai. Semakin langka suatu hewan, semakin tinggi pula nilai yang dilekatkan manusia kepadanya, baik secara ekonomi, simbolik, maupun sosial.Komodo bukan hanya spesies langka, dunia menempatkannya sebagai lambang keunikan hayati dan menjadi kebanggaan nasional. Nilai komodo bergerak dari nilai ekologis menuju nilai simbolik dan politik. Baca juga: Punya kemiripan gen, apakah sapi bali bisa membantu menyelamatkan banteng yang terancam punah? Risiko animal diplomacyMenempatkan hewan sebagai alat diplomasi sebenarnya sah-sah saja, tapi ada berbagai risiko yang harus ditimbang. Riset tinjauan literatur (literature review) pada 2024 menunjukkan bahwa diplomasi memakai satwa langka tidak selalu memberi hasil positif seperti yang diharapkan, dan kesejahteraan hewan sering terabaikan. Riset tersebut menganalisis data 140 negara yang terlibat dalam panda diplomacy pada periode 2004 hingga 2019. Hasilnya, negara yang ikut program panda diplomacy justru rata-rata mengalami penurunan sekitar 39,9 persen kunjungan ke Cina, dibanding negara yang tidak ikut program tersebut.Penjelasannya sederhana, ketika satwa langka yang sebelumnya hanya dapat dilihat di negara asal, sudah hadir di negara lain, maka dorongan publik untuk datang ke negara asal jadi berkurang. Lalu, fokus utama tentu dari sisi kelestarian dan kesejahteraan satwa endemik. Apalagi, komodo adalah reptil endemik terbesar di dunia yang populasi alaminya hanya tersisa di Indonesia.Setidaknya dalam hal ini kita perlu memperhatikan dua hal. Pertama, kemampuan hewan dalam beradaptasi. Hewan liar jika ditempatkan di luar habitat/habitat buatan bisa menghadapi banyak sumber stres, mulai dari pencahayaan, suara, bau, suhu, dan tanah/lantai yang berbeda dari habitat aslinya, hingga ruang gerak yang terbatas.Karena itu, pemindahan satwa ke lingkungan baru tidak bisa dinilai dari keberhasilan administratif atau simboliknya saja. Kualitas tempat pemeliharaan, pola pemeliharaan, dan kemampuan satwa beradaptasi harus menjadi perhatian utama. Program konservasi di luar habitat asal harus disertai pemantauan yang sangat ketat.Kedua, risiko kesehatan bagi hewan dan manusia. Untuk hewan, ketika dipindahkan ke lingkungan baru, risikonya bisa rentan terkena penyakit. Stres dan kondisi lingkungan yang berbeda juga bisa membuat daya tahan tubuh mereka melemah sehingga lebih mudah sakit.Sementara untuk manusia, hewan bisa membawa penyakit yang dapat menular ke manusia (agen penyakit zoonotik).Risiko kesehatan dari pertukaran hewan antarnegara ini bisa diatasi dengan pendekatan one health. Pendekatan ini memandang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Jadi, penanganannya tidak bisa dipisah-pisah.Karena itu, kerja sama peminjaman atau penangkaran hewan—seperti breeding loan komodo dari Indonesia ke Jepang, maupun panda merah dan jerapah dari Jepang ke Indonesia—perlu mengantisipasi hal tersebut. Caranya dengan pengawasan ketat dalam banyak aspek, serta pendekatan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan.Tantangan berikutnya adalah memastikan semua aturan itu benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan.M. Ikhsan Shiddieqy tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.