Ilustrasi pelaporan SPT Pajak tahunan. Foto: Nugroho Sejati/kumparanSebanyak 41,51 persen atau 88 pembaca kumparan mengaku belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Angka ini merupakan hasil polling kumparan yang dilakukan pada 30 April sampai 7 Mei 2026.Total ada sebanyak 212 responden yang menjawab polling ini. Sementara, terdapat 58,49 persen atau 124 responden telah melaporkan SPT mereka. Diketahu bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan menembus 13 juta. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeu mencatat jumlah WP tersebut per 30 April 2026 pukul 24.00 WIB.Angka tersebut terdiri dari Orang Pribadi (OP) Karyawan sebanyak 10.743.907, OP Nonkaryawan sebanyak 1.438.498, Badan dalam rupiah sebanyak 846.682, Badan dalam USD sebanyak 1.379, Migas dalam rupiah sebanyak 13, dan Migas dalam USD sebanyak 181.Terdapat pula laporan SPT beda tahun buku yang terdiri dari Badan dalam bentuk rupiah sebanyak 26.184 dan Badan dalam bentuk USD sebanyak 37.Sementara untuk Coretax, jumlah WP yang sudah melakukan aktivasi per 30 April 2026 adalah sebesar 18.993.498. Angka tersebut terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 17.803.629, WP Badan sebanyak 1.098.274, WP Instansi Pemerintah sebanyak 91.366, dan WP PMSE sebanyak 229.Ilustrasi Coretax. Foto: M.Gunsyah/ShutterstockDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyebut akan ada tindakan bagi para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang belum laporan SPT Tahunan. DJP akan mengirimkan surat teguran sampai surat tagihan.Sebelum dikirimi surat, para Account Representative (AR) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga akan mengingatkan terlebih dahulu.“Yang pertama bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT lewat waktu, jadi sistemnya akan kami remind melalui AR-AR nya, kalau memang dalam jangka waktu surat teguran belum dipenuhi, maka secara otomatis akan terbit surat tagihan pajak dari Coretax sebesar Rp 100 ribu,” ujar Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (5/5).