BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut dinilai dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan pendidikan, termasuk tingginya angka anak putus sekolah dan polemik penerimaan siswa baru yang kerap terjadi setiap tahun.Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, mengatakan pemerintah daerah siap mengikuti dan mendukung kebijakan yang telah menjadi program prioritas pemerintah pusat.“Sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat. Otomatis kami di daerah mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi program pemerintah pusat. Tentu ini sangat baik membantu kita di daerah, terutama terkait pendidikan,” ujar Hamid, pada Selasa (12/5/2026).Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak yang selama ini mengalami kesulitan mengakses pendidikan, termasuk mereka yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.“Adanya Sekolah Rakyat ini membantu dan mendorong kita di daerah agar anak-anak yang hari ini putus sekolah bisa teratasi dan terbantu,” kata Legislatif dari PKB.Hamid menilai program tersebut juga dapat menjadi solusi untuk mengurai persoalan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.“Dibangunnya Sekolah Rakyat ini salah satunya bisa mengurai persoalan SPMB yang tiap tahun selalu menjadi polemik di masyarakat. Ini sangat membantu kami di daerah,” jelasnya.Ia menegaskan, DPRD Balikpapan mendukung penuh kebijakan tersebut karena merupakan bagian dari program nasional yang berada langsung di bawah arahan Presiden.“Kami di daerah taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, apalagi ini langsung di bawah kendali Bapak Presiden. Jadi tentu harus kita dukung,” tegasnya.Selain membantu mengatasi persoalan daya tampung sekolah, Sekolah Rakyat juga dinilai tepat sasaran karena diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga kurang mampu.Hamid menyebut, meskipun sekolah negeri di Balikpapan saat ini sudah menerapkan pendidikan gratis, keterbatasan jumlah sekolah masih menjadi tantangan, terutama di kawasan pinggiran kota yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat.“Sekolah negeri di Balikpapan memang masih terbatas. Karena itu, kalau Sekolah Rakyat dibangun di wilayah Balikpapan Utara atau Balikpapan Timur, menurut kami sangat tepat karena daerah sana memang masih membutuhkan,” ujarnya.DPRD berharap program Sekolah Rakyat nantinya benar-benar mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan layanan pendidikan di Kota Balikpapan. (*)