Pedagang (kanan) bersiap memasukan karung bawang putih pesanan pembeli ke dalam mobil di Pasar Induk MAJT-MAS, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/2/2026). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTOPertumbuhan ekonomi RI sepanjang kuartal pertama 2026 diklaim berada dalam kondisi yang terjaga. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berlangsung Kamis sore di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan sistem keuangan domestik menunjukkan resiliensi yang baik meski pasar keuangan global tengah digoyang volatilitas tinggi akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan tekanan harga energi dunia.Pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,61% di triwulan pertama 2026 memang layak diapresiasi. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung bahkan menegaskan bahwa angka itu bukan hasil "autopilot" — ada dorongan nyata dari kebijakan fiskal, termasuk konsumsi pemerintah yang tumbuh 20,81% dan percepatan belanja negara. Pemerintah optimis pertumbuhan bisa mendekati 6% hingga akhir tahun.Namun angka pertumbuhan yang solid tidak otomatis berarti masyarakat yang tangguh. Ada pertanyaan mendasar yang justru belum banyak dibahas: apakah manfaat pertumbuhan ini benar-benar mengalir hingga ke lapisan terbawah masyarakat? Dan lebih jauh lagi — dalam kerangka pertahanan negara, masyarakat yang sejahtera secara ekonomi adalah komponen pertahanan semesta yang paling fundamental. Jika fondasi itu rapuh, angka makroekonomi sekuat apa pun tidak akan mencerminkan kekuatan bangsa yang sesungguhnya.ilustrasi: Ketahanan ekonomi nasional Indonesia sebagai fondasi pertahanan rakyat semesta (Sumber : Gemini ai)Sistem Keuangan Resilien Bukan Berarti Rakyat ResilienAda jarak yang sering diabaikan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput. Sistem keuangan yang resilien, cadangan devisa yang terjaga, serta APBN yang difungsikan sebagai peredam gejolak global adalah capaian institusional yang penting. Namun rakyat yang secara ekonomi masih rentan — dengan daya beli yang tertekan, lapangan kerja yang terbatas, dan tabungan rumah tangga yang minim — tidak serta-merta menjadi rakyat yang kuat dalam makna pertahanan negara.Dalam doktrin pertahanan semesta yang dianut Indonesia, kekuatan negara bukan hanya soal alutsista. Masyarakat adalah komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan. Rakyat yang sejahtera, terdidik, dan memiliki rasa memiliki terhadap negaranya adalah basis pertahanan yang sesungguhnya. Sebaliknya, masyarakat yang tertekan secara ekonomi, tidak percaya pada institusi, dan merasa tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan justru rentan menjadi titik lemah ketahanan nasional — baik dari sisi sosial, psikologis, maupun keamanan.Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai stimulus: percepatan investasi, pembentukan Satgas percepatan program pemerintah, serta penekanan pada penciptaan lapangan kerja. Namun stimulus dari sisi fiskal yang mendorong konsumsi pemerintah hingga 20,81% harus diimbangi dengan bukti bahwa manfaatnya mengalir ke bawah — bukan hanya terserap di level birokrasi dan kontraktor besar.Defisit 0,93% dan Beban Masa DepanSalah satu detail yang luput dari sorotan publik adalah angka defisit APBN yang sudah mencapai 0,93% hanya dalam satu kuartal. Juda Agung mengakui angka ini "banyak disoroti." Ini bukan sekadar isu teknis fiskal — ini adalah pertanyaan tentang keberlanjutan model pertumbuhan yang mengandalkan belanja pemerintah sebagai lokomotif utama.Jika stimulus fiskal adalah cara satu-satunya untuk menjaga angka pertumbuhan tetap positif di tengah tekanan global, maka masyarakat perlu bertanya: seberapa lama model ini dapat dipertahankan? Dan ketika ruang fiskal menyempit — misalnya akibat kenaikan harga minyak yang memangkas subsidi atau memperbesar beban subsidi energi — apakah masyarakat sudah cukup mandiri secara ekonomi untuk tidak bergantung penuh pada belanja negara?Ketahanan ekonomi nasional yang sejati bukan hanya soal angka pertumbuhan tahunan. Ia juga soal seberapa dalam fondasi ekonomi rakyat: apakah UMKM tumbuh, apakah tenaga kerja terserap di sektor produktif, apakah kelas menengah semakin luas dan stabil. Tanpa itu, angka 5,61% hanyalah statistik — bukan cerminan kekuatan bangsa.Ilustrasi : Defisit 0,93% dan Beban Masa Depan (Sumber : Gemini ai)Menjawab Tantangan: Dari Resiliensi Institusi ke Resiliensi RakyatKonflik Timur Tengah yang belum mereda, volatilitas harga energi, dan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat adalah pengingat bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. KSSK berkomitmen melakukan forward looking assessment dan mitigasi risiko secara terkoordinasi — sebuah langkah yang patut diapresiasi.Namun koordinasi antar institusi keuangan tidak cukup jika tidak diikuti dengan penguatan ekonomi rakyat secara struktural. Dalam konteks pertahanan negara, ketahanan ekonomi nasional harus diterjemahkan menjadi ketahanan masyarakat: rakyat yang punya pekerjaan, rakyat yang tidak mudah goyah oleh krisis pangan atau energi, rakyat yang tidak mudah dieksploitasi oleh narasi pemecah belah ketika tekanan ekonomi memuncak.Pemerintah boleh optimis bahwa pertumbuhan bisa mendekati 6% di akhir 2026. Tapi optimisme itu harus disertai komitmen nyata bahwa pertumbuhan tersebut inklusif. Bukan hanya untuk segelintir sektor yang menggerakkan angka PDB, melainkan untuk jutaan keluarga yang sedang berjuang melewati tekanan harga dan ketidakpastian lapangan kerja.Sebab pada akhirnya, pertahanan terkuat sebuah bangsa bukan terletak pada besarnya cadangan devisa atau solidnya sistem perbankan — melainkan pada keyakinan rakyatnya bahwa negara hadir untuk mereka, dan bahwa mereka punya alasan kuat untuk ikut mempertahankannya.