Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menggugat penyelenggara pemilu hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mempersoalkan tidak dicantumkannya tanggal pada dokumen legalisir ijazah Jokowi.