Ilustrasi dampak ujaran kebencian pada ekonomi. Foto generated by AIAda inflasi yang tidak dihitung BPS, tetapi terasa dalam hidup sehari-hari: inflasi kecurigaan. Ia tidak muncul dalam indeks harga konsumen, tidak tampak di papan kurs, dan tidak tercatat dalam nota belanja. Namun, dampaknya nyata ketika warga mudah saling curiga, pelaku usaha kehilangan reputasi karena fitnah, atau kebijakan publik ditolak karena kebencian terhadap kelompok tertentu.Setiap 18 Juni, dunia memperingati International Day for Countering Hate Speech. PBB menetapkan hari tersebut untuk mengingatkan bahwa ujaran kebencian merupakan ancaman terhadap martabat manusia, kohesi sosial, dan perdamaian. Bagi Indonesia, pesan itu juga dapat dibaca dari sudut ekonomi: ketika kebencian menjadi bahasa sehari-hari ruang digital, kepercayaan sosial menjadi semakin mahal.Ekonomi Indonesia sedang membutuhkan kepercayaan lebih besar. Inflasi tahunan Mei 2026 tercatat 3,08%. Bank Indonesia merespons tekanan stabilitas dengan menaikkan BI-Rate menjadi 5,75%, sementara cadangan devisa akhir Mei 2026 berada di 144,9 miliar dollar AS. Angka-angka ini menunjukkan ekonomi masih bergerak, tetapi tidak bebas tekanan. Harga harus dijaga, rupiah perlu distabilkan, daya beli masyarakat perlu dilindungi, dan ekspektasi publik harus dikelola dengan hati-hati.Masalah terjadi ketika kebencian mengubah ketidakpastian ekonomi menjadi ketidakpercayaan sosial. Kenaikan harga dibungkus menjadi kemarahan terhadap kelompok tertentu. Kebijakan moneter dicurigai sebagai tanda kepanikan. Bantuan sosial, subsidi, atau pajak mudah dipelintir menjadi narasi permusuhan.Kepercayaan adalah Infrastruktur EkonomiPembeli percaya penjual akan mengirim barang. Penabung percaya bank menjaga dana. Investor percaya aturan main tidak berubah secara mendadak. Warga percaya data resmi dapat menjadi pegangan. Ketika kepercayaan itu retak, biaya ekonomi ikut naik. Transaksi menjadi lebih mahal karena orang lebih banyak berjaga-jaga. Kebijakan menjadi lebih sulit diterima karena publik lebih cepat curiga. Pelaku usaha kecil lebih rentan karena reputasinya bisa runtuh oleh fitnah yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.Bayangkan seorang pedagang makanan rumahan yang diserang karena kabar palsu tentang bahan dagangannya. Ia kehilangan pembeli, serta harus membayar biaya sosial dengan menjelaskan, membuktikan, menenangkan pelanggan, dan membangun ulang reputasi. Di sisi lain, sebuah keluarga yang hanya khawatir harga pangan naik, tetapi menjadi panik karena linimasa media sosial dipenuhi narasi kebencian yang membuat keadaan tampak tidak bisa dipercaya. Di titik itu, ujaran kebencian sudah masuk ke wilayah ekonomi perilaku.Teori modal sosial membantu menjelaskan hal ini. Dalam literatur pembangunan, modal sosial dipahami sebagai norma, jaringan, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bertindak bersama. Bank Dunia menempatkan modal sosial sebagai unsur penting dalam kesejahteraan rumah tangga, akses terhadap kredit, dan aksi kolektif. Semakin tinggi kepercayaan sosial, semakin murah biaya koordinasi. Sebaliknya, semakin tinggi kecurigaan, semakin mahal biaya untuk bekerja sama.Menjaga Ruang Publik, Menjaga Pertumbuhan EkonomiPemerintah tidak cukup menjaga harga pangan, subsidi energi, bantuan sosial, dan APBN. Pemerintah juga perlu menjaga komunikasi kebijakan agar tidak terjadi disinformasi. Kebijakan yang benar pun bisa kehilangan efektivitas bila publik lebih dahulu dikuasai prasangka.Bank Indonesia juga punya peran penting dalam kepercayaan ekonomi. Menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi bukan hanya soal suku bunga, operasi moneter, atau koordinasi TPIP-TPID dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Stabilitas juga ditentukan oleh ekspektasi. Ketika masyarakat memahami alasan kebijakan, maka kepanikan dapat berkurang. Ketika komunikasi publik jernih, kebijakan teknis akan terasa sebagai upaya menjaga daya beli keluarga, kelangsungan usaha, dan rasa aman masyarakat.Sementara itu, OJK perlu menjaga ruang keuangan dari hoaks investasi dan kepanikan yang merusak kepercayaan. BPS perlu membuat data publik semakin mudah dipahami agar angka tidak kalah oleh sentimen. Komdigi dan pengelola platform digital perlu memperkuat tata kelola ruang digital. Media perlu menjaga akurasi. Sekolah, kampus, komunitas, dan keluarga perlu menanamkan literasi digital yang lebih dewasa.Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna internet Indonesia 2026 mencapai 235,26 juta orang, dengan penetrasi 81,72%. Ruang sebesar itu terlalu penting untuk menjadi pasar kebencian.Namun ada batas yang harus dijaga. Melawan ujaran kebencian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membungkam kritik. Kritik terhadap harga, kurs, pajak, subsidi, bansos, atau kebijakan moneter adalah bagian sah dari demokrasi. Yang perlu dilawan adalah dehumanisasi: narasi yang merendahkan manusia karena agama, etnis, ras, asal daerah, gender, atau identitas lainnya.Pada akhirnya, ekonomi membutuhkan ruang sosial yang sehat. Harga bisa dikendalikan, suku bunga bisa diatur, cadangan devisa bisa dijaga. Namun, bila masyarakat terbiasa saling curiga, setiap kebijakan akan lebih sulit dipercaya dan setiap guncangan akan lebih mudah berubah menjadi kepanikan. Apa gunanya menuntut ekonomi yang stabil, jika kita ikut menciptakan ruang sosial yang penuh curiga, bising, dan mudah terbakar?