BorneoFlash.com, JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026 setelah pemerintah menyelesaikan dan mengevaluasi proyek percontohan di 43 kabupaten/kota."Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-rollout pada Oktober atau November tahun ini," kata Luhut saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.Luhut mengatakan hasil proyek percontohan di 43 kabupaten/kota akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kesiapan penerapan sistem digitalisasi bansos secara nasional.Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah yang mengikuti program percontohan menuntaskan implementasi digitalisasi bansos paling lambat akhir Agustus 2026."Sekali lagi, 43 kabupaten/kota ini saya berharap paling lambat akhir Agustus semua sudah selesai sehingga kita bisa mempercepat rollout secara nasional," ujarnya.Menurut Luhut, digitalisasi bansos merupakan bagian dari pengembangan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech). Sistem tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi masyarakat melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Selama masa uji coba, pemerintah menargetkan 60 hingga 70 persen penduduk di setiap daerah telah terdaftar.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan proyek percontohan digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota akan menjadi fondasi penyusunan peta jalan (roadmap) GovTech Indonesia.Tito menambahkan pemerintah sebelumnya telah menguji implementasi GovTech di Banyuwangi dengan hasil yang positif. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah kini memperluas penerapan sistem ke berbagai daerah sebagai langkah menuju implementasi di seluruh Indonesia. (*)