BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik. Menurutnya, demokrasi harus berdiri di atas supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan."Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kepada orang lain meski berada pada posisi mayoritas. Kita harus menyampaikan pendapat dengan kata-kata dan cara yang baik. Bahasa yang baik mencerminkan bangsa yang baik," kata Yusril dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Yusril menyampaikan pernyataan tersebut saat memberikan orasi kebangsaan sekaligus meresmikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Selasa (7/7/2026).Ia menegaskan hukum dan politik memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, Indonesia harus membangun demokrasi yang berpijak pada supremasi hukum, etika, dan nilai-nilai kearifan lokal.Menurut Yusril, negara hukum dan demokrasi harus berjalan seiring. Pemerintah harus menundukkan kekuasaan pada hukum, sementara seluruh pihak harus menjalankan demokrasi dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.Yusril juga mengingatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), harus tetap berpijak pada etika. Tanpa landasan moral, kemajuan teknologi berisiko kehilangan tujuan kemanusiaannya.Selain itu, ia menilai kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi fondasi pembangunan hukum nasional. Indonesia perlu mengangkat nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama, sebagai bagian dari penguatan sistem hukum nasional.Meski terus berkembang, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis."Hukum kita ke depan harus sejalan dengan ruh dan spirit bangsa kita sendiri dalam konteks demokratis," ujarnya.Kepada mahasiswa, Yusril berpesan agar mereka mengutamakan kepentingan masyarakat ketika terjun ke dunia politik maupun profesi lainnya. Ia berharap generasi muda mampu melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masa depan bangsa.Menurut Yusril, Indonesia memiliki modal besar berupa letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memperbaiki sistem pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memaksimalkan potensi tersebut."Yang paling penting, wilayah strategis dan kekayaan alam yang luar biasa itu belum sepenuhnya kita manfaatkan. Wajah pendidikan kita harus kita ubah," kata Yusril. (*)