Benny K Harman. Foto: Aditia Noviansyah/kumparanAnggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung langkah Polri mengusut tiga perkara dugaan korupsi. Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan semata-mata untuk memberantas korupsi serta menyelamatkan keuangan negara, bukan dilandasi kepentingan politik maupun balas dendam."Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny kepada wartawan (9/7).Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah melakukan joint investigation terhadap tiga perkara dugaan korupsi. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera dan sejumlah daerah, kasus ASABRI, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.Dalam penyidikan tersebut, polisi menggeledah 12 lokasi, termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.Dari penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, serta puluhan kilogram emas. Benny berharap seluruh perkara tersebut dapat diusut hingga tuntas.“Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” tuturnya.Di tengah penyidikan yang mencakup dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seorang jaksa yang ikut menjadi perhatian publik.Sorotan menguat setelah beredar informasi mengenai pengamanan kediaman jaksa oleh personel TNI.Personel TNI berjaga di depan kediaman jaksa di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO Politikus Partai Demokrat itu pun meminta aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung dan TNI menjelaskan alasan pengamanan di kediaman Jampidsus tersebut.“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” ungkap Benny.Ia menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam proses penegakan hukum.“Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” ucapnya.Benny juga menyoroti berbagai narasi yang berkembang di media sosial, termasuk dugaan adanya rivalitas antara Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, Polri harus menunjukkan integritas dalam menangani perkara tersebut.“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Benny.Di sisi lain, Polri menyebut penyidikan dugaan korupsi di PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.Karena itu, Benny mendorong agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.“Seperti yang disampaikan Presiden pada HUT Polri kemarin, bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benny.Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu."Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sebut Legislator dari Dapil NTT I itu.“Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” tambah Benny.Apabila dalam penyidikan perkara ini ditemukan adanya rivalitas antaraparat penegak hukum, Benny meminta Presiden Prabowo turun tangan."Kita harap Presiden Prabowo tidak diam dan membiarkan kalau memang ada konflik antara Polri dan Kejaksaan mewarnai proses penegakan hukum dalam kasus ini,” katanya."Jika rivalitas Polri dan Kejaksaan terus terjadi, hal itu akan memperlemah dan menghambat agenda penegakan hukum serta pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo,” sambung Benny.Menurut Benny, pengungkapan perkara-perkara tersebut harus menjadi momentum memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia."Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menyelamatkan keuangan negara,” sebutnya.“Institusi Polri juga harus melakukan pembenahan internal, harus bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri,” tutup Benny.