Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dicurhati nelayan saat di Banyuwangi. Foto: Dok. SetwapresWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan berdialog dengan para nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi, Jumat (10/7).Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari rumitnya perizinan kapal, kerusakan jalan menuju pelabuhan, keterbatasan fasilitas sandar kapal, hingga persoalan sampah.Kunjungan ke Muncar, menurut Gibran, tidak masuk dalam agenda resminya. Namun, ia memutuskan mampir setelah mendapat informasi mengenai banyaknya keluhan dari nelayan.Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dicurhati nelayan saat di Banyuwangi. Foto: Dok. Setwapres“Sebenarnya hari ini saya enggak ada jadwal ke sini, Bapak, Ibu. Tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, tadi sudah disampaikan Pak Umar juga, ya saya mampir sebentar ke sini sebelum ke pondok pesantren,” kata Gibran.Dalam dialog tersebut, perwakilan nelayan Muncar, Umar, meminta pemerintah menyederhanakan perizinan kapal yang selama ini dinilai terlalu rumit. Menurutnya, nelayan harus mengurus sekitar 13 dokumen perizinan sehingga menyulitkan, terutama bagi nelayan tradisional.“Di sini nelayan dihadapkan dengan persoalan perizinan alat tangkap yang banyak sekali. Ada sekitar 13 item. Saya rasa tidak semua nelayan Muncar bisa mengurusi. Jadi perlu ada penyederhanaan surat izin, Bapak Wapres,” ujar Umar.Selain persoalan perizinan, Umar juga mengeluhkan kondisi jalan menuju kawasan pelabuhan yang rusak. Ia menyebut kapasitas dermaga saat ini juga sudah tidak mampu menampung seluruh kapal nelayan yang beroperasi di Muncar.“Di sini ada sekitar 191 kapal nelayan dengan rata-rata bobot 20 sampai 30 GT. Namun pelabuhan hanya mampu menampung sebagian kecil kapal. Saat kapal datang bersamaan setelah melaut, antrean sandar sering terjadi. Karena itu kami memohon adanya reklamasi maupun revitalisasi pelabuhan,” katanya.Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran mengatakan seluruh keluhan telah dicatat dan sebagian sudah dipelajarinya sejak sehari sebelumnya. Ia menyebut persoalan jalan, sampah, hingga perizinan akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait.“Masalah sampah, perizinan, jalan, dan lain-lain nanti segera kami tindak lanjuti. Nanti saya, Bu Gubernur, Bu Bupati bagi tugas, sama Pak Menterinya juga,” ujarnya.Menurut Gibran, pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi. Meski demikian, ia memastikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas akan dibawa ke pemerintah pusat.“Ini menyangkut kepentingan banyak orang, para nelayan. Nanti akan segera kami laporkan ke pimpinan kami, Pak Presiden,” katanya.Gibran mengatakan persoalan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan ialah penyederhanaan perizinan kapal nelayan, disusul pembangunan infrastruktur penunjang.“Kami koordinasi dengan provinsi, kabupaten, dan kementerian terkait. Yang paling urgen saya kira masalah perizinan dulu. Lalu masalah infrastruktur, jalan, reklamasi, pemecah ombak,” kata Gibran.Ia juga memastikan pemerintah akan mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Muncar yang sebelumnya telah disurvei. Menurutnya, kawasan tersebut penting untuk mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan.“Kalau pertaniannya sudah beres, pupuknya lancar, nah untuk perikanan ini masih ada PR. Nanti PR-nya segera kami selesaikan,” ujarnya.Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan siap memperkuat kolaborasi untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.Terkait kerusakan jalan, Ipuk mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pelaku usaha di Muncar agar ikut membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).Wapres Gibran cek pasar di Banyuwangi. Foto: Dok. Setwapres“Terima kasih kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Muncar. Kemarin kita sudah komunikasi dengan beberapa pengusaha dan mereka siap menyisihkan CSR-nya untuk infrastruktur,” kata Ipuk.Sementara untuk persoalan sampah, Ipuk mengatakan penanganannya akan diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.“Kami sudah membagi tugas dengan desa. Mudah-mudahan kolaborasi antara desa dan kabupaten bisa semakin kuat sehingga sampah di Kecamatan Muncar bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap kunjungan Wapres Gibran dapat mempercepat dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Muncar.“Kalau sekarang ada Pak Wapres, mudah-mudahan anggaran dari pusat paling tidak bisa diturunkan di sini. Banyak sekali kebutuhannya, termasuk pembangunan breakwater,” kata Khofifah.Khofifah juga mengatakan pemerintah terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Banyuwangi. Menurutnya, pada tahun depan Kabupaten Banyuwangi berpeluang mendapat tambahan dua lokasi kampung nelayan tersebut.“Insyaallah tahun depan akan ditambahkan dua titik Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.Dalam kunjungan itu, Gibran juga menyerahkan bantuan 320 cool box kepada nelayan untuk menjaga mutu hasil tangkapan ikan. Ia juga menyempatkan membeli ikan dari para pedagang di kawasan TPI Muncar.