BorneoFlash.com, TANA PASER – Agenda besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur tahun 2026 kini menjadi salah satu motor utama di balik perombakan posisi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Pembangunan infrastruktur olahraga yang tepat waktu menjadi target mendesak yang ditekankan kepada jajaran birokrasi baru. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh fasilitas pertandingan siap digunakan tanpa ada kendala keterlambatan fisik di lapangan.Melalui Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Pemkab Paser resmi merombak formasi struktural dengan melantik empat pejabat baru di Ruang Kerja Sekda. Momentum ini merupakan bagian dari penerapan Manajemen Talenta yang gencar dijalankan sepanjang tahun 2026. “Skema ini sengaja diterapkan untuk menyaring dan menempatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai paling kompeten di posisi-posisi strategis daerah,” jelasnya, pada Rabu (8/7/2026).Salah satu posisi paling krusial yang dirombak adalah sektor pengadaan, di mana Muhammad Chandra kini dipercaya memimpin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Paser. Ia mendapatkan mandat khusus untuk langsung bergerak cepat melakukan percepatan pemilihan penyedia proyek via LPSE. Sektor ini menjadi perhatian penuh karena kelancaran administrasi di meja pengadaan merupakan fondasi utama sebelum proyek fisik venue Porprov bisa berjalan. Selain urusan infrastruktur olahraga, sektor pelayanan publik dasar seperti kesehatan turut menjadi target pembenahan total dalam perombakan kali ini. Bidan Nurjannah yang kini menduduki posisi Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Panglima Sebaya dituntut untuk memperkuat sistem internal rumah sakit. Fokus utamanya mencakup digitalisasi administrasi yang terintegrasi, manajemen logistik, hingga pemenuhan dokter spesialis demi kenyamanan pasien.Di sisi lain, sektor penguatan anggaran daerah juga tidak luput dari perhatian dengan ditempatkannya Widya Ratnasari sebagai Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda. Tugas berat menantinya untuk melakukan validasi ulang serta pendataan objek pajak yang lebih akurat guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Untuk itu, Pemkab Paser menginginkan adanya kemudahan layanan digital agar kepatuhan wajib pajak di masyarakat bisa meningkat secara signifikan,” tambahnya. lihat foto Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kabupaten Paser. Foto: BorneoFlash/Muhammad Aji YudhaUntuk menjaga agar seluruh akselerasi program kerja dan penyerapan anggaran tersebut tetap berada di jalur yang benar, fungsi pengawasan internal ikut diperketat. Zainal Ilmi dilantik sebagai Pejabat Fungsional Ahli Madya Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) untuk mengawal transparansi birokrasi. “Kehadirannya diharapkan mampu memberikan pengawasan yang objektif dan independen agar tata kelola pemerintahan tetap bersih di tengah target kerja yang serba cepat,” harapnya.Rangkaian pelantikan yang merupakan lanjutan dari agenda serupa di Pendopo Lou Bepekat pada akhir Juni lalu ini ditutup dengan instruksi tegas mengenai pentingnya sinergi antar-instansi. Sekda Katsul Wijaya menegaskan bahwa target besar pembangunan daerah tidak akan tercapai jika tiap dinas bekerja secara terisolasi.“Seluruh pejabat baru diminta segera membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan visi daerah yang tangguh, unggul, adatif, dan sejahtera,” imbuhnya. (*)