JPNN.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kekacauan hukum ketika polisi menyidik tiga kasus korupsi di PT PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel yang menyeret nama di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).