Guru mendata ompreng paket Makan Begizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Selasa (16/12/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanBadan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti pengeluaran pemerintah yang belum terserap dalam pembahasan outlook APBN 2026. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menilai proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 255,5 triliun justru lebih mengkhawatirkan dibanding besaran defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).Meski begitu, Said memandang peluang defisit APBN 2026 masih bisa lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Menurut dia, hal itu sangat bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari efisiensi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga realisasi pembiayaan utang.“Kalau bisa lebih rendah dari 2,85 persen, ya tergantung banyak faktor. Nunggu [efisiensi] MBG sama pembiayaan. Kalau ada pembiayaan utang yang tidak dilaksanakan, mau tidak mau defisitnya akan turun. Banyak faktor, tidak tunggal,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).Emilia Widyastuti (33), penyandang tunarungu wicara yang kini bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gempeng, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto: Dok. Bakom RIDi sisi lain, Banggar lebih menaruh perhatian terhadap lonjakan proyeksi SiLPA. Ia menilai hal itu mencerminkan masih banyak anggaran yang belum dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah maupun investasi.“SiLPA yang tinggi sampai Rp 255,5 triliun itu yang jadi konsen Banggar, bukan isu SAL. Karena SiLPA yang tinggi itu seharusnya dipergunakan oleh pemerintah sesuai yang sudah dianggarkan dan untuk investasi,” ucapnya.Said membandingkan, SiLPA pada tahun 2025 hanya sekitar Rp 73 triliun. Kenaikan proyeksi menjadi Rp 255,5 triliun dinilai berpotensi membebani APBN.“Karena ada biaya dana yang harus ditanggung,” kata Said.Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Foto: Dok. IstimewaAdapun outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB masih dianggap berada dalam batas aman meski lebih tinggi dibanding target awal APBN sebesar 2,68% PDB. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan outlook tersebut adalah perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi US$ 83 per barel.Sementara itu, pemerintah masih mempertahankan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat.“Sampai sekarang pemerintah belum mengubah asumsi makronya, tetap Rp 16.500 per dolar AS. Konsekuensinya memang defisit naik sekitar 0,17 persen PDB atau sekitar Rp 44,3 triliun, tetapi itu masih dalam batas aman,” jelasnya.Sebagai perbandingan, Said menyebut realisasi defisit APBN 2025 lebih rendah dibanding proyeksi awal pemerintah. Saat penyusunan APBN, defisit diperkirakan mencapai 2,91% dari PDB, namun setelah proses audit realisasinya menjadi 2,81% dari PDB.“Kami berharap pemerintah tetap melakukan berbagai upaya agar defisit tahun ini bisa ditekan di bawah 2,85%,” tegasnya.