Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan RI. Foto: Wulandari Wulandari/ShutterstockPemerintah menarik utang baru senilai Rp 506 triliun hingga akhir Agustus 2026. Realisasi tersebut mencapai 60,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan hingga akhir tahun.“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun. Jadi sampai Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9).Realisasi pembiayaan utang neto hingga akhir Agustus 2026 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 527,4 triliun dan pinjaman neto minus Rp 21,4 triliun.Penerbitan SBN tersebut mencapai 66 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, target pembiayaan melalui pinjaman ditetapkan sebesar Rp 32,7 triliun.Pasar SBN Tetap SolidSuahasil mengatakan kondisi pasar SBN Indonesia tetap solid, meski pasar keuangan global menghadapi ketidakpastian. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat utang negara.“Pasar SBN kita tetap solid, di tengah ketidakpastian global, tadi di depan saya bicara mengenai ketidakpastian global, respons Indonesia tetap menghasilkan pasar SBN yang tetap solid. Kami bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dengan Bank Indonesia,” katanya.Suahasil menjelaskan selisih imbal hasil atau spread SBN Indonesia dengan instrumen pembanding di pasar global masih menarik bagi investor. Spread SBN 10 tahun rupiah disebut berada di level 120 basis poin.Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat perdana APBN Edisi Agustus 2026 di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparanSementara itu, spread Indonesia dengan negara pembanding berada di level 217 basis poin. Kondisi tersebut dinilai turut mendukung aliran modal asing ke pasar SBN Indonesia.“Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” tutur Suahasil.Dari sisi pasar primer, lelang SBN juga masih menunjukkan minat investor. Rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan atau bid to cover ratio lelang SBN tercatat rata-rata 2,53 kali, lebih tinggi dibandingkan rata-rata lelang SUN sebesar 1,88 kali.Pemerintah Siapkan Strategi Pembiayaan hingga Akhir TahunDirektur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan strategi pembiayaan hingga akhir tahun tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Pemerintah akan menjaga komposisi instrumen pembiayaan dengan tetap melaksanakan lelang SUN dan SBSN setiap Selasa. Selain itu, pemerintah masih akan menerbitkan dua seri SBN ritel, yaitu Sukuk Tabungan dan SBN ritel konvensional.Pemerintah juga memiliki ruang untuk menerbitkan SBN valuta asing dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Di sisi lain, pinjaman program dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah tersedia untuk dicairkan.Suminto mengatakan pemerintah akan menjaga suplai penerbitan SBN domestik agar tidak meningkatkan risiko pasokan yang dapat mendorong kenaikan imbal hasil.“Jadi kami ingin pastikan bahwa suplai risk penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Artinya tidak akan ada tambahan penerbitan malawi lelang yang lebih besar yang menambah risiko supply SBN yang tentu akan potentially meningkatkan yield,” kata Suminto.Belanja Bunga Utang Rp 394,2 TriliunSelain pembiayaan utang, realisasi belanja bunga utang hingga akhir Agustus 2026 tercatat sebesar Rp 394,2 triliun. Suminto mengatakan realisasi tersebut terdiri dari belanja bunga utang dalam negeri sebesar Rp 366,4 triliun dan luar negeri sebesar Rp 27,8 triliun.Menurutnya, alokasi belanja bunga utang dalam APBN 2026 masih memadai. Bahkan, pemerintah memperkirakan terdapat peluang penghematan dari alokasi tersebut.“Hingga akhir Agustus belanja bunga utang yang sudah direalisasikan Rp 394,2 triliun, di mana Rp 366,4 triliun diantaranya adalah dalam negeri, sementara luar negerinya hanya Rp 27,8 triliun, artinya belanja bunga yang kita realisasikan itu beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas dan sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam negeri,” tuturnya.Pembiayaan Investasi Capai Rp 62,6 TriliunDi luar pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan investasi sebesar Rp 62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan usaha, antara lain Bulog, LPDP, FLPP, Elman, LKI, PT SMI, dan BPD LH.Menkeu Suahasil mengatakan pembiayaan investasi tersebut digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kecukupan cadangan beras nasional.