Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah berbincang di Kantor Bakom di Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparanMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyiapkan 10 titik lahan untuk pembangunan rumah susun (rusun) yang akan dikerjasamakan dengan China.Ara mengatakan pemerintah Indonesia dan China telah membahas rencana pembangunan rusun tersebut secara serius. Pembahasan dilakukan setelah Menteri Perumahan China berkunjung ke Kementerian PKP dan Ara bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia.“Kan kita udah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Mereka siapkan, itu Pak Roby (Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP) yang siapkan ya. Ada 10 titik yang siapkan,” kata Ara di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (16/9).Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia mengatakan sejumlah titik lahan untuk pembangunan rusun tersebut sudah diketahui. Namun, data mengenai lahan masih dapat berubah karena proses masih terus berjalan.“Titik-titik sudah, beberapa sudah tahu. Kalau urusan rincianya, karena ini berkembang terus. Ini data disiapkan ATR BPN. Nah, walaupun kita tahu data-data sekarang ini. Nah, data itu bergerak terus,” kata Roberia.Menurut Roberia, kepastian status lahan menjadi salah satu hal yang diminta calon investor dari China. Pemerintah perlu memastikan siapa pemegang hak atas tanah yang akan digunakan serta memastikan lahan tersebut bebas sengketa.“Tadi saya sudah kumpul dengan perwakilan Dubes Tiongkok, terus mereka membawa juga calon, calon investor. Beberapa hal mereka minta, yang paling penting itu, mereka meminta, jika mereka akan investasi di Indonesia di bidang properti, siapa yang punya tanah. Kemudian tanahnya, wajib bebas sengketa,” jelasnya.Ilustrasi Apartemen. Foto: Aditia NoviansyahDia menjelaskan, selain status dan kepastian lahan, calon investor juga mempertanyakan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) seperti air dan listrik. Aspek pemasaran juga menjadi perhatian karena pembangunan tersebut merupakan investasi yang berkaitan bisnis.Roberia juga menuturkan, pemerintah juga membahas struktur dan desain bangunan yang akan digunakan. Dia menekankan pembangunan rusun harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelayakan.Pemerintah Indonesia menggandeng China untuk membangun rusun di Indonesia. Rusun tersebut nantinya tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga dapat diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan atas.