Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kedua kiri) bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (kiri), menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTOBadan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut nantinya akan mengatur mekanisme pembelian bahan pangan prioritas agar proses pengadaan lebih transparan.Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan untuk mematangkan sistem tersebut.“Kami menginginkan, sekarang sedang kami kaji, kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, ya tiga minggu satu bulan Insya Allah, kami sedang mengkonsep semacam kalau di Kementerian Dikdasmen itu SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah),” kata Sudaryono saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).“Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya,” lanjutnya.Sudaryono menjelaskan, sistem tersebut akan diprioritaskan untuk tujuh komoditas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Ketujuh komoditas itu yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu.“Khususnya adalah tujuh item yang kami prioritaskan. Yang pertama beras, enggak boleh pakai SPHP. Yang kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng Minyakita. Yang ketiga ayam, telor, daging, ikan, dan susu,” ujarnya.Menurut Sudaryono, pengaturan khusus terhadap tujuh bahan pangan itu diperlukan karena sebagian di antaranya berkaitan dengan produk yang memiliki mekanisme harga khusus maupun subsidi pemerintah.“Kenapa ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau penanganannya enggak bener, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak bisa kita capai,” kata Sudaryono.Dia juga menyoroti pentingnya standar yang jelas dalam pengadaan dan penerimaan bahan pangan, khususnya protein hewani. Salah satunya terkait ayam yang akan digunakan dalam program MBG.Menurut dia, pemahaman mengenai standar bahan pangan seperti ayam segar dapat berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya apabila tidak ada sistem dan standar yang jelas.“Karena misalnya begini, contoh saja misalnya ayam fresh. Misalnya ayam harus diterima dalam bentuk fresh. Itu imajinasi orang itu lain, Pak. Ada yang fresh itu mengatakan dingin, ada yang fresh itu kira-kira… disembelih, gitu, sehingga ini,” ujarnya.Selain persoalan standar kualitas, Sudaryono mengatakan BGN juga ingin mencegah adanya pemasok yang sebelumnya bermasalah kemudian kembali memasok bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya.“Nah, termasuk juga dengan tidak adanya sistem, orang yang ngasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan makanan misalnya, itu kemudian ditutup di 1 SPPG, dia bisa jualan di SPPG lain karena tidak adanya cross informasi di antara SPPG,” katanya.Sudaryono mengatakan bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan lainnya akan tetap diserahkan kepada mekanisme pasar.“Nah, selain tujuh tadi, itu kemudian brambang, bawang, dan ketumbar dan lain sebagainya itu diserahkan mekanisme pasar saja gitu ya, tapi kalau yang tujuh tadi kami usulkan itu kemudian bisa diatur, karena memang ini special handling dan ada unsur subsidinya lah, SPHP kan stabilisasi pasokan kan harganya khusus, termasuk Minyakita juga harganya khusus, gitu,” ungkapnya.Petugas SPPG Purworejo tengah menyiapkan sajian menu MBG di hari pertama Ramadan. Foto: Dok. Bakom RISudaryono juga menilai terdapat persoalan pada harga sejumlah bahan pangan, khususnya ayam dan telur.“Kami memang sebelumnya di Kementerian Pertanian, jadi ada persoalan besarnya rantai pasok itu terkait rantai pasok sekarang ini yang lagi masalah itu ayam, harganya mahal. Telor, harganya sangat murah sekali,” kata Sudaryono.Sudaryono mengatakan kondisi harga tersebut telah terjadi sejak masa libur kenaikan kelas.“Dan ini memang terjadi semenjak libur kemarin, libur kenaikan kelas kemarin. Waktu itu saya masih jadi Wakil Menteri Pertanian, kami berharap kira-kira setelah masuk sekolah nanti harganya akan menyesuaikan. Ternyata enggak, harga telornya tetap murah sekali,” ujarnya.