Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memprakarsai dan hadir langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak bersama PT Hutama Karya, Pemprov Sumbar, Pemkab Agam serta unsur masyarakat. Foto: Dok. IstimewaWakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memprakarsai dan hadir langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak dengan menghadirkan langsung pemerintah pusat, PT Hutama Karya, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam serta unsur masyarakat.Sosialisasi digelar di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Kamis (17/9/2026), sebagai ruang untuk menjelaskan rencana pembangunan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat mengenai trase dan dampaknya.Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar Ahdiyarsyah, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Siska, Camat Sungai Pua Syahrul Hamidi, Camat Banuhampu Susi Karmila, para wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.Andre mengatakan sosialisasi tersebut penting agar rencana pembangunan tidak hanya dipahami dari sisi teknis pemerintah, tetapi juga dibicarakan bersama masyarakat yang berada di sekitar trase. Andre menegaskan dirinya bersama pemerintah dan Hutama Karya datang untuk berdialog secara terbuka serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat. “Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ada, kita ingin kampung ini maju,” kata Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).Andre juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen besar terhadap pembangunan Sumatera Barat. Dia menyebut anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi akibat bencana dan pembangunan infrastruktur di Sumbar hingga 2028 mencapai sekitar Rp 19 triliun, termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air bersih. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Sumbar.Wakil Bupati Agam M. Iqbal menyambut kedatangan Andre bersama rombongan. Ia mengatakan pertemuan tersebut penting karena masyarakat mendapatkan informasi langsung mengenai rencana pembangunan bypass yang berkaitan dengan konektivitas Tol Sicincin-Bukittinggi. Iqbal juga mengapresiasi perhatian Andre terhadap pembangunan di Agam, termasuk sebelumnya dalam mendorong penanganan jalan Malalak melalui anggaran pemerintah pusat.“Ini merupakan kecamatan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di sini banyak sayur-sayuran segar, tomat, cabai dan sebagainya,” ujar Iqbal, seraya berharap pembangunan konektivitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memprakarsai dan hadir langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak bersama PT Hutama Karya, Pemprov Sumbar, Pemkab Agam serta unsur masyarakat. Foto: Dok. IstimewaDirut Hutama Karya Koentjoro kemudian memberikan penjelasan teknis. Ia mengatakan pihaknya sejak 2018 telah menyiapkan dan mengerjakan ruas Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer. Atas dorongan Andre selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Hutama Karya kemudian menyiapkan data dan kajian untuk melanjutkan konektivitas dari Sicincin menuju Bukittinggi, khususnya Padang Panjang-Bukittinggi.Menurut Koentjoro, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin memiliki panjang sekitar 39,6 kilometer, dengan akses tol menuju Bukittinggi sekitar 5,7 kilometer. Ruas tersebut dirancang dengan kecepatan 80 kilometer per jam dan konfigurasi 2x2 lajur. Trase melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rencana tersebut juga dilengkapi Interchange Padang Panjang dan on-off ramp di kawasan Pasar Amor.Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyampaikan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan akses ke tol. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan tanah ulayat, lahan pertanian dan dampak sosial yang mungkin muncul. Ia meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke nagari agar masyarakat menerima informasi yang sama dan dapat memahami dampak pembangunan secara menyeluruh.“Secara umum kami di Nagari, Kecamatan Sungai Pua, tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Hanya saja, kalau jalan tol itu membelah kampung dan nagari, tentu akan menimbulkan persoalan,” ujarnya.Wali Nagari Sariak Ismet Dianto juga menyampaikan persoalan mengenai trase yang menurutnya beberapa kali mengalami perubahan. Ia mengatakan Pemerintah Nagari Sariak telah membawa pembahasan trase ke KAN dan bahkan sebelumnya telah mengumpulkan data masyarakat yang terdampak. Karena itu, ia meminta adanya kepastian trase agar pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada ninik mamak dan masyarakat.“Kalau bisa trase ini jangan ke padat penduduk. Kami tidak menolak, tetapi kami meminta kepastian trase,” kata Ismet.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memprakarsai dan hadir langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak bersama PT Hutama Karya, Pemprov Sumbar, Pemkab Agam serta unsur masyarakat. Foto: Dok. IstimewaMenanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menjelaskan bahwa tahapan yang berlangsung merupakan sosialisasi dan pendataan awal. Menurutnya, masukan maupun keberatan masyarakat akan menjadi bagian dari proses pembahasan di lapangan. Ia memastikan tim pendataan akan turun bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan rancangan teknis.“Nanti pada saat sosialisasi pendataan awal, keberatan itu akan kita terima. Ini yang akan kita sepakati bersama di lapangan,” ujar Ahdiyarsyah.Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan trase yang muncul dapat berkaitan dengan standar teknis jalan yang digunakan dalam perencanaan sebelumnya. Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan bersama agar trase yang ditetapkan benar-benar sesuai kondisi aktual.Andre menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses selanjutnya. Ia meminta masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka sehingga pemerintah dan tim teknis dapat mencari jalan keluar bersama. “Mari kita diskusi, berdialog, sampaikan apa yang dirasakan. Kita cari solusi terbaik untuk bagaimana kampung kita bisa maju. Soal trase yang berubah itu, mungkin baiknya dikembalikan kepada trase bypass awal,” katanya.