Indonesia sebenarnya tak perlu repot-repot berurusan dengan kelangkaan bahan bakar minyak ataupun tarif listrik mahal karena negara ini menyimpan modal sinar matahari amat melimpah sepanjang tahun.Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap muncul sebagai salah satu solusi paling realistis di tingkat rumah tangga untuk mendorong transisi energi bersih. Namun, alih-alih dilirik sebagai kebutuhan massal, penggunaan panel surya rumahan di tanah air justru terkesan menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau masyarakat tertentu saja.Dalam SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Dosen Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yun Prihantini Mulyani. Ia memaparkan riset soal dinamika PLTS Atap di Indonesia dengan negara lain seperti Swiss yang berbeda seperti bumi dan langit. Saat perbincangan sebagian publik Swiss sudah berfokus pada optimasi teknologi dan keandalan sistem, diskusi di Indonesia justru masih berkutat pada ketidakpastian regulasi. Bolak-balik peraturan membuat nilai ekonomi PLTS Atap tanpa baterai menjadi kurang menarik. Apalagi kelebihan listrik harian PLTS atap warga ke jaringan PLN pun tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurang tagihan bulanan. Padahal, di banyak negara, pengguna PLTS atap justru berhasil menikmati listrik gratis karena skema ini.Dorongan masyarakat Indonesia yang mengadopsi PLTS Atap saat ini mayoritas bukan dipicu oleh kesadaran aksi iklim, melainkan masih berkutat pada simbol status sosial bagi kelompok menengah ke atas. Alasan lainnya adalah upaya untuk menghindari pemadaman listrik bergilir, dan juga keinginan untuk menghemat tagihan bulanan.Yun juga menyoroti adanya gap inklusivitas yang cukup lebar. PLTS Atap belum dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau warga yang tidak memiliki rumah. Padahal, menurut Yun, potensi penerapan PLTS Atap berbasis komunal sangat besar jika didukung skema bisnis yang tepat. Dua contohnya seperti dalam proyek percontohan di Kampung Terban, Yogyakarta, serta wilayah pesisir untuk mendukung pengoperasian ruang pendingin (cold storage) bagi para nelayan.Selain biaya awal yang tinggi dengan balik modal (break-even point) mencapai 9 hingga 10 tahun, Yun juga menyoroti kesiapan ekosistem pendukung di Indonesia yang masih minim. Layanan perawatan yang mudah dijangkau masih sangatlah terbatas. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki industri daur ulang limbah panel surya yang terintegrasi. Jutaan panel surya yang dipasang hari ini, diproyeksikan hanya akan menjadi limbah padat secara masih pada kurun waktu 20 hingga 30 tahun mendatang.Mimpi besar mewujudkan energi yang adil dan inklusif membutuhkan lebih dari sekadar kampanye gerakan ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang konsisten dan terarah, skema yang fleksibel seperti sistem Pay-as-You-Go, serta kesiapan infrastruktur pendukung dari hulu ke hilir agar energi bersih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.