Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah) menyapa pegawai usai dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2026). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 331,4 triliun. Angka tersebut setara 74,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Suahasil mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan ketersediaan barang-barang yang harganya diatur pemerintah.“Tahun ini sampai dengan Agustus 2026 yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9).Berdasarkan paparannya, realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2026 terdiri dari subsidi sebesar Rp 177,1 triliun dan kompensasi Rp 154,4 triliun. Total angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang periode yang sama pada 2025 sebesar Rp 218 triliun, yang terdiri dari subsidi Rp 149,4 triliun dan kompensasi Rp 68,6 triliun.Secara keseluruhan, realisasi subsidi dan kompensasi pada 2026 tumbuh 52,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi tercatat Rp 208,6 triliun, sedangkan pada 2023 sebesar Rp 194,6 triliun dan 2022 sebesar Rp 244,6 triliun.Pembayaran subsidi dan kompensasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, hingga peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, listrik, dan pupuk bersubsidi.Selain itu, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi energi. Pemerintah sebelumnya mengalami kondisi serupa pada 2022 ketika terjadi konflik Rusia-Ukraina.Konsumsi Barang Bersubsidi MeningkatPerluasan kemitraan terkait SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina Patra NiagaSuahasil mengatakan peningkatan realisasi subsidi dan kompensasi juga sejalan dengan naiknya penggunaan barang bersubsidi oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari data konsumsi BBM, LPG, listrik, pupuk, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).“Ini yang saya maksud tadi ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, memang ada subsidi kompensasi yang kita bayarkan dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025,” jelas Suahasil.Berikut rincian perubahan penggunaan barang bersubsidi pada 2026 dibandingkan 2025 berdasarkan paparan pemerintah:Volume BBM: Realisasi 11.578,7 ribu kiloliter, naik 8,8 persen dari 10.639,8 ribu kiloliter.Volume LPG 3 kg: Realisasi 5.044,9 juta kg, naik 2,6 persen dari 4.917,8 juta kg.Pelanggan listrik bersubsidi: Realisasi 43,3 juta pelanggan, naik 2,1 persen dari 42,4 juta pelanggan.Volume pupuk: Realisasi 6,1 juta ton, naik 23,4 persen dari 4,9 juta ton.Debitur KUR: Realisasi 3,3 juta debitur, naik 5,9 persen dari 3,1 juta debitur.