https://chatgpt.com/s/m_6aa8646751d88191911334ab7db09b70Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meninggalkan kursi Menteri Keuangan setelah sekitar setahun mengelola APBN. Orangnya pergi, tetapi kebijakannya tidak serta-merta ikut menghilang. Ada jejak yang tertinggal pada neraca fiskal, pengelolaan kas pemerintah, hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, hingga cara negara memperlakukan likuiditas perbankan. Karena itu, pergantian Menteri Keuangan kali ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni pergantian orang. Yang jauh lebih penting adalah melakukan audit atas eksperimen fiskal yang ditinggalkan Purbaya.Purbaya memang membawa keberanian yang lama hilang dari Kementerian Keuangan. Ia menolak fiskal yang terlalu defensif, menginginkan APBN lebih agresif mendorong pertumbuhan, dan melihat kas pemerintah sebagai instrumen yang dapat digerakkan untuk menghidupkan ekonomi. Masalahnya, keberanian kebijakan tidak selalu identik dengan ketepatan desain. Dalam sejumlah episode, Purbaya justru meninggalkan pertanyaan serius: kapan pengelolaan fiskal berhenti menjadi kebijakan anggaran dan mulai memasuki wilayah moneter? Di sinilah problemnya. Menteri baru tidak hanya mewarisi APBN, tetapi juga mewarisi batas kebijakan yang sempat dibuat kabur.SAL yang Berubah FungsiEmpat hari setelah menjadi Menteri Keuangan, Purbaya menempatkan Rp200 triliun uang negara ke lima bank pemerintah melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025. BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Tujuannya terang: memperbesar likuiditas perbankan, menurunkan biaya dana, mempercepat kredit, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi.Secara administratif, tidak ada yang ganjil dengan optimalisasi kas pemerintah. Yang patut dipersoalkan adalah perubahan filosofi di baliknya. SAL tidak lagi sekadar diperlakukan sebagai penyangga fiskal, melainkan mulai digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi likuiditas, suku bunga, dan ekspansi kredit. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri kemudian menyebut penempatan Rp200 triliun tersebut sebagai instrumen untuk “memompa likuiditas” dan mendorong pertumbuhan.Eksperimen itu tidak berhenti pada Rp200 triliun. Pada pertengahan 2026, penempatan dana pemerintah di Himbara bergerak menuju sekitar Rp381 triliun dan Purbaya kemudian menargetkan hampir Rp400 triliun. Pada Agustus, ia kembali menambah Rp40 triliun dan merencanakan tambahan Rp30 triliun, sekaligus memperpanjang sebagian penempatan hingga Juli 2027.Di sinilah batasnya mulai kabur. Ketika kas negara digunakan secara sistematis untuk mengatur kelonggaran likuiditas perbankan, fiskal secara perlahan memasuki wilayah transmisi moneter. Sinergi fiskal-moneter memang diperlukan. Namun sinergi tidak berarti satu otoritas mengambil alih fungsi otoritas lainnya.Dari Stimulus Menjadi Tarik-UlurProblem berikutnya justru muncul dari inkonsistensi pengelolaannya. Sebagian dana pemerintah sempat ditarik kembali dari Himbara, sebelum kemudian dikembalikan ketika bank-bank mengeluhkan kekurangan likuiditas. Dalam satu episode, hanya sekitar 20 hari setelah penarikan, Purbaya kembali memasukkan Rp110 triliun ke perbankan. Himbara bahkan meminta agar dana SAL tidak bersifat on call karena ketidakpastian waktu penarikan dapat memengaruhi keberanian bank menyalurkan kredit.Persoalannya bukan semata uang keluar-masuk. Kredit memiliki tenor. Bank membutuhkan kepastian sumber dana ketika membangun portofolio pembiayaan. Jika dana pemerintah dapat diperbesar, ditarik, lalu dikembalikan berdasarkan perubahan diagnosis jangka pendek, kebijakan yang semula dimaksudkan menciptakan kepastian justru berpotensi memproduksi ketidakpastian baru.Lebih problematik lagi, Purbaya secara terbuka mengakui pernah mendapat “kode” dari Bank Indonesia agar tidak ikut mencampuri wilayah kebijakan moneter. Ia juga berbeda diagnosis dengan BI dan lembaga lain dalam KSSK. Ketika indikator otoritas menunjukkan likuiditas memadai, Purbaya justru menyatakan data tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena bank mengaku kekurangan dana.Perbedaan pandangan antarteknokrat adalah sesuatu yang sehat. Tetapi jika Menteri Keuangan dan bank sentral berbeda membaca sesuatu yang sangat elementer—apakah sistem perbankan kelebihan atau kekurangan likuiditas—problemnya menjadi lebih dalam. Negara terlihat memiliki dua diagnosis terhadap pasien yang sama. Dalam kebijakan ekonomi, ketidakpastian seperti itu memiliki harga: kredibilitas.Tagihan untuk Menteri BaruMenteri baru kini mewarisi situasi yang tidak sederhana. Defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar menjadi sekitar 2,85 persen PDB, mendekati batas legal 3 persen dan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada saat yang sama, Moody’s telah mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dengan menyoroti berkurangnya prediktabilitas kebijakan dan risiko terhadap efektivitas kebijakan serta governance.Masalah juga muncul pada hubungan APBN dengan Danantara. Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya menyebut sekitar Rp120 triliun keuntungan Danantara akan disetor ke APBN. Pernyataan itu kembali membuka persoalan mendasar mengenai posisi dividen BUMN, pendapatan negara, dan relasi fiskal antara Danantara dengan Kementerian Keuangan.Karena itu, pekerjaan Suahasil Nazara bukan sekadar menjaga defisit di bawah 3 persen. Ia perlu mengembalikan disiplin batas kebijakan. SAL harus kembali memiliki fungsi fiskal yang jelas. Koordinasi dengan Bank Indonesia harus menghasilkan satu kerangka diagnosis, bukan kompetisi instrumen. Hubungan APBN dengan Danantara perlu dibuat transparan. Dan yang paling penting, pertumbuhan harus dibangun melalui produktivitas dan investasi, bukan terlalu mengandalkan injeksi likuiditas.Purbaya patut mendapat kredit karena berani menggugat fiskal yang terlalu pasif. Namun keberanian yang tidak dibatasi institusi dapat berubah menjadi eksperimentasi yang mahal.Purbaya telah pergi. Tagihan terbesarnya bukan Rp200 triliun, Rp381 triliun, atau bahkan Rp400 triliun yang pernah ditempatkan di perbankan. Tagihan sesungguhnya adalah memulihkan kembali batas antara fiskal dan moneter yang sempat dibuat terlalu cair.Itulah problem fiskal yang kini tinggal di meja Menteri Keuangan baru.