BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar pemadaman seperti yang terjadi di Sistem Jawa-Bali tidak terulang. Pemerintah menempuh langkah tersebut dengan memperkuat pasokan energi primer, meningkatkan kesiapan pembangkit, dan mempercepat transisi menuju energi bersih.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan sistem kelistrikan."Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," kata Qodari di Jakarta, Jumat.Menurut Qodari, langkah tersebut mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa setelah gangguan sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keandalan pasokan listrik.Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25/6/2026 mengumpulkan seluruh badan usaha pembangkitan dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP) guna memastikan keandalan operasional pembangkit di Sistem Jawa-Bali.Pemerintah juga memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarinstansi."Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap memperoleh layanan listrik yang stabil serta berkelanjutan," ujar Qodari.Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).Pemerintah mengalokasikan 42,6 GW atau sekitar 61 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit untuk energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah juga menyiapkan sistem penyimpanan energi berupa baterai dan PLTA pumped storage dengan kapasitas 10,3 GW atau sekitar 15 persen dari total tambahan pembangkit."Pemerintah mengalokasikan 16,6 GW atau 24 persen untuk pembangkit fosil yang didominasi bahan bakar gas guna menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem," kata Qodari.Pemerintah juga mempercepat diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Sejak 1/7/2026, pemerintah resmi menerapkan program biodiesel B50, yakni campuran 50 persen minyak sawit ke dalam minyak solar.Menteri ESDM menetapkan kebijakan tersebut melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50 Persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan pada 17/6/2026.Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan implementasi program B50 pada awal Juli 2026.Qodari menegaskan pemerintah menjadikan pengembangan sektor ketenagalistrikan dan energi sebagai bagian dari roadmap transisi energi nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan, memperkuat fleksibilitas sistem kelistrikan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap, mendorong ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions. (*)