Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOKetua DPR RI Puan Maharani meminta penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilakukan secara terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah meluasnya dampak erupsi terhadap berbagai aktivitas warga.“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (7/9).“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” sambungnya.Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat telah menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari sebaran abu vulkanik yang mencemari udara di sejumlah wilayah seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat hingga terganggunya jarak pandang.Sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap transportasi udara. Sejumlah bandara ditutup akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sehingga mengganggu perjalanan masyarakat.Dampak kesehatan juga menjadi perhatian. Partikel abu vulkanik dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan (ISPA), terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.Di sejumlah wilayah yang terdampak cukup parah, sebaran abu vulkanik turut mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Beberapa daerah bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengantisipasi risiko kesehatan anak-anak akibat paparan abu vulkanik.Karena itu, Puan meminta Pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif serta memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan."Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegas Puan.Mantan Menko PMK itu juga meminta Pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan. Menurut Puan, masyarakat harus memperoleh perlindungan yang sama meski berada di provinsi yang berbeda.“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkap dia.Gunung Anak Krakatau menyemburkan lava dan material vulkanik pada 25 November 1992. Foto: H. POITRENAUD / AFPLebih lanjut, Puan menekankan pentingnya Pemerintah memberikan jaminan yang jelas kepada masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.Perhatian, lanjut Puan, juga perlu diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas.“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” sebutnya.Terkait dampak terhadap transportasi, Puan meminta Pemerintah menyiapkan pemulihan operasi secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesan Puan.Puan juga mendorong Pemerintah terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.“Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik,” tambahnya.Puan memastikan DPR akan mengawal respons Pemerintah dalam menangani erupsi Gunung Anak Krakatau melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian,dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucap Puan.Sementara itu, Puan mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal informasi resmi.“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.Puan juga mengimbau masyarakat di daerah terdampak abu vulkanik menggunakan masker saat berada di luar ruangan.“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” tutup Puan.