Ilustrasi siswa di Jakarta, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Foto: Ruud Suhendar/ShutterstockWakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegur sekolah yang tidak menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meski berada di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.Menurutnya, keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah harus menjadi prioritas.“Ya, tentu kami mendorong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menegur. Kemudian yang kedua, tentu harus menanyakan alasannya apa. Dan memang ternyata sekolah tersebut jauh dari paparan abu vulkanik, ya silakan saja,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).Namun, dia menegaskan sekolah yang berada di daerah terdampak abu vulkanik seharusnya tetap menjalankan PJJ. Komisi X meminta Kemendikdasmen memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak.“Tapi kalau sekolah tersebut daerahnya termasuk yang terdampak abu vulkanik, maka kami di Komisi X meminta kepada Mendikdasmen untuk wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.Lalu menjelaskan, keputusan pelaksanaan PJJ diambil setelah Komisi X berkoordinasi dengan Kemendikdasmen menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau. Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ diterapkan bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK.“Nah, kemarin sudah diputuskan untuk DKI Jakarta itu semua sekolah, mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA dan SMK, mulai hari ini dan besok sambil melihat perkembangan yang terjadi, itu dilaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Kemudian Banten juga demikian, Lampung juga demikian,” tuturnya.Menurut Lalu, kebijakan PJJ tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan siswa, guru, dan keluarga besar sekolah di tengah potensi dampak abu vulkanik. Dia meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan belajar tatap muka selama kondisi belum aman.“Nah, harapannya adalah itu keselamatan, kesehatan seluruh siswa-siswi dan guru beserta seluruh keluarga besar sekolah menjadi prioritas utama. Ini yang kami tekankan,” kata Lalu.“Jangan memaksakan ketika Anak Krakatau ini masih aktif, maupun di gunung-gunung yang hari ini aktif, termasuk yang ada di NTT. Jadi tidak hanya di daerah yang terdampak oleh Anak Krakatau, di NTT juga rekan-rekan masih memonitor posisi. Kemarin juga Gunung Semeru juga aktif. Nah, di daerah sekitaran Semeru juga kami minta Dikdasmen untuk memonitoring terus,” sambungnya.Dia kembali menegaskan keselamatan warga sekolah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat dilakukan atau tidak.“Pada prinsipnya, keselamatan dan kesehatan siswa-siswi dan seluruh keluarga besar sekolah, itu yang menjadi fokus dan prioritas utama,” ujarnya.Lalu juga membuka kemungkinan pelaksanaan PJJ diperpanjang apabila kondisi belum kembali normal.“Ya, tentu kami berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, ya. Kami meminta juga kepada Mendikdasmen untuk berkoordinasi dan memantau terus pergerakan dan situasi seperti ini. Kalau sekiranya memang masih belum normal, jangan untuk dipaksakan masuk pembelajaran tatap muka,” kata Lalu.Seorang wali murid membersihkan lingkungan sekolah di SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanDia menekankan kebijakan PJJ tidak boleh semata-mata dilihat sebagai penghentian kegiatan belajar mengajar.Menurutnya, PJJ justru menjadi alternatif agar siswa tetap memperoleh pembelajaran ketika kondisi belum memungkinkan untuk sekolah secara tatap muka.“Yang penting itu tadi, garis besarnya adalah kesehatan dan keselamatan siswa-siswi, keselamatan guru-guru, keselamatan seluruh keluarga besar sekolah menjadi prioritas utama. PJJ bukan berarti tidak belajar. PJJ juga bisa dilaksanakan dan itu sangat efektif sekali,” tuturnya.Lalu juga mengimbau sekolah, pemerintah daerah, serta orang tua untuk memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dia berharap kondisi segera pulih sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal.“Ya, tentu pada sekolah-sekolah, mari kita lihat bersama situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan moga-moga ini segera pulih kembali seperti semula, supaya situasinya kembali normal,” katanya.Dia meminta sekolah mengikuti instruksi PJJ apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.“Kemudian kepada pihak sekolah, kalau instruksinya PJJ kemudian pemerintah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Lalu.Sejumlah wali murid bersama guru membersihkan lingkungan sekolah di SDN Pondok Labu 14 Pagi, Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanMenurutnya, kondisi bencana yang terjadi di sejumlah daerah tidak seharusnya membuat proses belajar mengajar terhenti. PJJ dapat menjadi solusi agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung sembari menunggu kondisi kembali aman.“Jangan sampai hanya gara-gara bencana yang terus menimpa negeri kita, daerah-daerah kita, proses belajar mengajar bisa terhenti,” tegasnya.“PJJ merupakan salah satu alternatif agar proses belajar mengajar ini tidak terhenti, belajar mengajar ini berjalan dengan baik, sehingga anak-anak kita tetap bisa menimba ilmu walaupun melalui pembelajaran PJJ,” lanjut dia.Lalu mengatakan, Indonesia telah memiliki pengalaman menerapkan PJJ saat pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi modal bagi sekolah untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar meski tidak dilakukan secara tatap muka.“Kita sudah punya pengalaman di COVID kemarin dan alhamdulillah tidak ada angka keterlambatan di dalam proses belajar mengajar tersebut,” pungkasnya.