Ma’ruf Amin Beberkan Kriteria Pemimpin Ideal NU: Faqih, Munadzim, dan Muharrik

Wait 5 sec.

Wakil Presiden Indonesia ke 13 Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan usai gelaran Global Launch the State of Global Islamic Economic (SGIE) di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Foto: Widya/kumparanWakil Presiden ke-13 sekaligus Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin, membeberkan kriteria ideal pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar ke-35 PBNU.Menurut Ma’ruf, sosok yang memimpin organisasi itu harus memiliki tiga syarat utama, yakni faqih (memahami agama), munadzim (mampu mengelola organisasi), dan muharrik (mampu menjadi penggerak).Meski demikian, Ma’ruf menegaskan penentuan siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU sepenuhnya merupakan kewenangan Muktamar sebagai forum tertinggi di tubuh NU.“Pertanyaan terakhir yang pertama untuk bagaimana pemimpin NU ke depan saya serahkan pada muktamar. Muktamar itu lembaga tertinggi. Nah muktamar itu nanti yang akan menentukan siapa pun yang harus memimpin ya muktamar,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Rabu (5/8).“Saya kira itu, kita semua orang NU harus setuju sebab forum tertinggi dan yang berwenang untuk memilih pengurus adalah muktamar. Kita berharap berdoa semoga muktamar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu,” lanjutnya.Meski menyerahkan sepenuhnya kepada forum Muktamar, Ma’ruf mengatakan NU sejak lama telah memiliki pedoman mengenai kriteria pemimpin yang layak memimpin organisasi tersebut.“Kriteria sudah ada. Kriteria itu sudah ada sejak dulu sudah ada. Dia harus seorang faqih, satu. Kedua dia harus seorang munadzim, organisatoris. Sebab NU itu organisasi. Kalau tidak mengerti organisasi, mengatur, nanti diatur. Jadi kalau tidak munadzim, munadzham namanya diatur orang. Nah yang ketiga itu muharrik, menggerakkan. Sebab NU itu gerakan, harakah. Menggerakkan, menggerakkan itu kayak dinamo,” tuturnya.Ma’ruf kemudian mengibaratkan pemimpin NU sebagai dinamo yang mampu menggerakkan organisasi, bukan sekadar bergerak sendiri tanpa memberi dampak kepada orang lain.“Dinamo itu menggerakkan bukan kayak gasing. Kalau gasing itu kan muter gerak sendiri saja nggak menggerakkan. Nah kalau tidak menjadi penggerak maka dia digerakkan, muharrak jadi itu. Jadi dia harus faqih, harus munadzim, harus muharrik tentu saja harus apa namanya itu wirai, ya apa namanya tawaru orang wirai lah terjaga. Terjaga itu tidak terlibat yang tidak tidak betul tidak baik-baik lah. Ya harus bersihlah misalnya itu,” jelas Ma’ruf.Logo Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Dok. IstimewaIa menambahkan, Ketua Umum PBNU juga harus mendapatkan persetujuan Rais Aam sesuai mekanisme yang telah berlaku di organisasi.“Nah ketua umum itu harus mendapat persetujuan dari Rais Aam dengan kriteria-kriteria sudah ada. Saya kira itu sudah lama menjadi kriteria. Tapi ujungnya tetap yang menentukan adalah Muktamar,” katanya.Ma’ruf juga menjelaskan pentingnya menjaga marwah NU tanpa meninggalkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.Menurutnya, NU memiliki prinsip bahwa ada nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah, namun terdapat pula hasil ijtihad ulama yang dapat disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi masyarakat.“Menurut saya, justru tidak bertentangan. Karena akar kita itu tidak dipahami secara fosil. Artinya pada saat memang diperlukan ada penyesuaian, maka itu di dalam NU itu ada dua. Ada yang memang tidak boleh berubah, itu yang sangat fundamental, itu namanya tsawabit. Tsawabit ini fondasi yang tidak boleh berubah. Ya, yang nash itu tidak boleh berubah,” ungkap Ma’ruf.“Tapi yang hasil ijtihad itu bisa berubah. Jadi dirubah sesuai dengan kondisi pada waktu kita menghadapi. Karena apa? Karena dulu itu alasannya seperti ini. Ketika alasan itu hilang, maka ketentuan itu hilang. Itu ada pedomannya,” sambungnya.Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/12). Foto: Rayyan/KumparanIa mengatakan fleksibilitas tersebut justru menjadi kekuatan cara berpikir NU karena perubahan dilakukan berdasarkan metode yang jelas, bukan tanpa arah.“Itu ada kaidahnya. Sehingga tidak terjadi benturan. Di sinilah fleksibilitasnya cara berpikir NU itu, fikrah Nahdliyah. Orang lain kadang-kadang nggak nggak bisa itu. Ada yang tetap ini nggak boleh berubah seumur-umur. Ada yang berubah terus, ya, tidak tidak ada yang tetap. Lah, ini akhirnya kan kacau. Kapan kita harus berubah, kapan harus tetap, itu ada ada panduannya, ada pedomannya,” jelas Ma’ruf.Ma’ruf juga menegaskan NU harus terus dikembalikan kepada landasan berpikirnya apabila muncul penyimpangan dalam perjalanan organisasi.“Nah kemudian ini yang kedua. Bagaimana kita menghadapi justru kita ingin mengubah, mengembalikan NU kepada landasannya. Karena ada pikiran-pikiran mulai terjadi pembelotan, sudah dibelokkan orang. Tahwil. Tahwil itu belok. Kadang-kadang kita tidak berasa belok. Ah itu kita kembalikan. Tetapi ya sesuai dengan tadi yang saya katakan, berjalan di atas cara berpikir NU yang dinamis, tidak statis,” jelas Ma’ruf.Menurut Ma’ruf, hal itu hanya dapat dilakukan apabila warga NU memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai organisasi, bukan sekadar mengikuti pemimpin.“Jadi bagaimana kita membangun NU dan orang NU itu tidak sekedar tadi, hanya taat buta. Ketika dibelokkan ya belok, karena tidak paham. Ketika dibelok ke kiri ke kiri, ke kiri. Tapi kalau dia paham, ya ala bashirah, dia paham, tidak mudah dibelokkan. Jadi kalaupun ada pemimpin yang belok, ya itu disemprit,” katanya.Ia berharap warga NU memiliki sikap yang lebih kritis karena memahami fikrah dan manhaj organisasi sehingga tidak mudah diarahkan keluar dari jalur NU.“Jadi ke depan itu kita NU itu punya pemahaman yang kuat jadi dia bisa kritis. Oh itu belok. Itu ke kiri, itu ke kanan. Bukan di jalur NU. Nah itu yang saya maksud adalah orang NU ke depan itu adalah NU yang bashirah, ya yang berdasarkan alasan yang kuat bukan taat buta. ‘Tha’atan amya’, ketaatan yang buta. Al-buta itu mudah dibelokkan ke kiri ke kanan. Itu ke depan,” tutur Ma’ruf.“Memang ini memerlukan upaya-upaya yang lebih serius ya minimal pengurusnya. Dari mulai PBNU sampai ke ranting paham. Sehingga kalau ada terjadi pembelotan itu sudah langsung ada pelurusan-pelurusan sendiri,” pungkas dia.