BorneoFlash.com, PASER – Tekanan fiskal berat kini membayangi Kabupaten Paser akibat belum tersalurkannya dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai fantastis yang menembus lebih dari Rp825 miliar. Kondisi kurang salur yang cukup drastis ini memaksa pemerintah daerah memutar otak agar pelaksanaan program-program pembangunan strategis di daerah tidak terganggu secara signifikan.Kabar mengenai tantangan keterbatasan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.Ia mengungkapkan bahwa tersendatnya pengucuran dana dari pusat secara otomatis menyempitkan ruang gerak fiskal Bumi Daya Taka. Situasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap realisasi anggaran tahunan serta pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.Kendati dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Paser berikrar untuk tidak membiarkan roda pelayanan melambat. Langkah antisipatif langsung disiapkan melalui pengetatan efisiensi belanja daerah, pemangkasan pos belanja yang non-prioritas, serta percepatan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan publik dan urusan dasar masyarakat tetap berada di garis terdepan. Pemkab Paser berkomitmen menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan agar setiap rupiah yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” bebernya, pada Kamis (5/8/2026).Sikap tegas yang diambil Pemkab Paser ini sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Dalam forum rakor tersebut, Gubernur meminta seluruh jajaran bupati dan wali kota se-Kaltim untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah secara bertahap agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat terus dikurangi.Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah nyata ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, integrasi data perpajakan lintas wilayah, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah guna memacu penerimaan mandiri.“Melalui respons cepat dan penataan ulang strategi keuangan ini, Pemkab Paser optimistis tantangan kurang salur dana ratusan miliar tersebut justru dapat dijadikan momentum berharga untuk memperkokoh fondasi kemandirian ekonomi dan kelembagaan daerah di masa depan,” pungkasnya. (*)