BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Balikpapan yang meningkat hampir dua kali lipat dalam waktu sekitar satu bulan sejak pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.Direktur Bina Aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Erlia, mengatakan sebelum program Perlinsos dijalankan, tingkat aktivasi IKD di Balikpapan masih di bawah 10 persen. Namun setelah program berjalan, angkanya meningkat menjadi sekitar 18 persen."Perlinsos menggunakan IKD sebagai dasar layanan. Tanpa IKD, masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu peningkatan dari di bawah 10 persen menjadi sekitar 18 persen dalam waktu satu bulan merupakan capaian yang luar biasa," kata Erlia, saat Kunjungan Kerja bersama Anggota Komisi II DPR RI di Kota Balikpapan, pada Kamis (6/8/2026).Ia menjelaskan, hingga saat ini sekitar 58 ribu dari total 268 ribu kepala keluarga di Balikpapan telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos. Proses tersebut didukung oleh 453 agen pendamping yang diterjunkan untuk membantu masyarakat melakukan registrasi.Menurut Erlia, pendataan Perlinsos bukan program yang berhenti setelah target awal tercapai. Pemutakhiran data akan terus dilakukan karena data kependudukan bersifat dinamis, mengikuti perubahan akibat kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk."Data kependudukan akan terus berubah setiap hari. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan agar data bantuan sosial tetap akurat," ujarnya.Kemendagri menargetkan capaian aktivasi IKD secara nasional mencapai 30 persen pada 2026. Dengan capaian sekitar 18 persen, Balikpapan dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi target tersebut hingga akhir tahun.Untuk mempercepat pencapaian, Disdukcapil Balikpapan didorong memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, perbankan, serta instansi pemerintah dan swasta yang beroperasi di Kota Balikpapan."Pelibatan stakeholder menjadi salah satu strategi penting karena Balikpapan memiliki banyak perusahaan dan mitra yang dapat mendukung percepatan aktivasi IKD," katanya.Dalam kesempatan itu, Erlia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemerintah Kota Balikpapan atas komitmen memperkuat pelayanan administrasi kependudukan.Menurutnya, keberhasilan transformasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kepemimpinan daerah, kualitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta inovasi pelayanan yang terus dikembangkan.Apresiasi tersebut diperkuat dengan capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang masuk 10 besar nasional dalam transaksi face recognition pada Rakornas Dukcapil. Atas prestasi tersebut, Disdukcapil Balikpapan menerima piagam penghargaan, plakat, perangkat Starlink, serta bantuan telepon genggam untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan aktivasi IKD.Selain itu, hasil evaluasi Ditjen Dukcapil menunjukkan kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan pada semester II 2025 berada dalam kategori sangat baik. Kemendagri berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, sekaligus ditingkatkan melalui inovasi pelayanan agar target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen pada 2026 dapat tercapai. (*)