Plt direktur penyidikan KPK Achmad Taufiq bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan hasil OTT BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanDua tahun terakhir,Indonesia seperti diuji dari segala arah. Bencana hidrometeorologi datang silih berganti, sementara tekanan ekonomi belum sepenuhnya pulih bagi kelompok bawah. Di tengah situasi itu, survei IndocPolls pada Oktober 2026 mencatat angka yang menarik: kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di 57,4 persen, tetapi sektor lingkungan hidup dan penanganan bencana mendapat nilai terendah, dengan kepuasan hanya 31,3 persen dan ketidakpuasan mencapai 51,1 persen . Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin harapan masyarakat yang belum terpenuhi, terutama ketika bencana dan persoalan ekonomi bertemu dalam satu titik: kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk hadir tepat waktu.Bencana yang Terus Berulang dan Kelelahan PublikData BNPB hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan 2.236 kejadian bencana, dengan karhutla mendominasi sebanyak 1.040 kejadian, disusul banjir 590 kejadian dan cuaca ekstrem 340 kejadian . Hampir seluruhnya, 99,19 persen, adalah bencana hidrometeorologi. Artinya, bencana yang sebenarnya bisa diprediksi dan dimitigasi. Namun, masyarakat terus melihat pola yang sama: asap mengepul, jarak pandang turun, sekolah diliburkan, penerbangan terganggu, dan biaya kesehatan meningkat.Yang lebih mengganggu bukan hanya frekuensinya, tetapi respons yang terasa lambat. Menko PMK Sugiono dalam rapat koordinasi akhir Oktober 2026 mengakui adanya titik api baru saat pemadaman berlangsung, dan meminta penguatan patroli darat di provinsi prioritas . Pernyataan itu jujur, tetapi juga mengkonfirmasi apa yang dirasakan publik: penanganan karhutla masih bergerak reaktif, bukan preventif. Padahal, dampak karhutla tidak berhenti di lahan terbakar. Kabut asap mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan produktivitas, dan dalam skala besar memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tetangga .Ekonomi: Angka Tumbuh, tetapi Daya Beli Tidak MerataDi sisi lain, indikator makro ekonomi terlihat menggembirakan. GREAT Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 di kisaran 5,2–5,4 persen, didukung penguatan manufaktur, investasi yang tumbuh 7,6 persen, dan peningkatan mobilitas wisatawan . Namun, di tingkat rumah tangga, cerita itu tidak selalu sama. Piter Abdullah dari Prasasti Center mencatat bahwa konsumsi kelompok menengah atas masih menopang ekonomi, sementara kelompok bawah harus mengandalkan bantuan sosial, menabung, atau berutang untuk bertahan .Kesenjangan persepsi inilah yang menjelaskan mengapa kepuasan ekonomi hanya 43,8 persen, lebih rendah dari ketidakpuasan yang mencapai 50,6 persen . Masyarakat tidak membaca APBN atau rilis pertumbuhan ekonomi. Mereka merasakan harga di pasar, ongkos transportasi, dan peluang kerja. Ketika angka makro membaik tetapi pengalaman sehari-hari tidak berubah, kepercayaan pun tergerus.Karhutla, Lambannya Penanggulangan, dan Bayangan KorupsiPertanyaan yang kemudian muncul: mengapa penanggulangan karhutla dan bencana lain terasa lambat? Jawabannya tidak tunggal, tetapi satu peristiwa pada Oktober 2026 memberikan petunjuk yang sulit diabaikan. KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026, menangkap 14 orang, dan menetapkan lima tersangka, termasuk adik mantan Kepala BNPB, pejabat pembuat komitmen dana kedaruratan, serta pihak swasta . KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, termasuk valuta asing, emas, dan aset kripto .Kasus ini menyangkut dana siap pakai BNPB, dana yang seharusnya menjadi instrumen tercepat negara merespons bencana. Ketika dana darurat justru menjadi objek korupsi, rantai respons bencana otomatis terputus atau melambat. Masyarakat mungkin tidak membaca berita detail KPK, tetapi mereka merasakan akibatnya: bantuan yang tidak sampai, peralatan yang kurang, dan koordinasi yang tersendat. Survei IndocPolls bahkan secara eksplisit mengaitkan rendahnya kepuasan di sektor bencana dengan rangkaian karhutla dan dampak kabut asap yang dirasakan hingga ke negara tetangga .Tentu tidak adil menyimpulkan bahwa seluruh lambannya penanganan karhutla disebabkan korupsi. Faktor cuaca, luas wilayah, dan keterbatasan personel juga berperan. Namun, ketika integritas lembaga yang bertanggung jawab atas kebencanaan dipertanyakan, kepercayaan publik terhadap seluruh sistem penanggulangan bencana ikut goyah. Inilah yang membuat harapan masyarakat bukan hanya tentang “lebih cepat,” tetapi juga “lebih bersih.”Apa yang Sebaiknya Pemerintah LakukanPertama, pemerintah perlu memisahkan secara tegas antara fungsi respons darurat dan fungsi pengadaan. Dana siap pakai BNPB harus memiliki mekanisme audit real-time dan pengawasan berlapis yang tidak bergantung pada satu pejabat. Transparansi dalam pengadaan peralatan pemadaman, logistik pengungsi, dan bantuan darurat adalah prasyarat agar kepercayaan publik pulih.Kedua, penanganan karhutla harus bergeser dari pemadaman ke pencegahan berbasis data. Kementerian Kehutanan sudah memiliki peta rawan dan sistem peringatan dini, tetapi implementasi di lapangan masih terkendala koordinasi antarinstitusi . Penguatan patroli darat yang diinstruksikan Menko PMK perlu disertai insentif bagi pemerintah daerah dan masyarakat peduli api, bukan hanya penambahan personel musiman .Ketiga, kebijakan ekonomi perlu lebih peka terhadap kelompok bawah. Pertumbuhan 5 persen tidak berarti banyak jika bansos menjadi sandaran utama konsumsi. Pemerintah perlu memperluas perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, misalnya bantuan tunai yang otomatis aktif ketika suatu daerah dilanda banjir atau karhutla, sehingga daya beli tidak langsung jatuh.Keempat, komunikasi publik harus lebih jujur. Masyarakat tidak membutuhkan narasi bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka membutuhkan pengakuan atas keterbatasan, disertai langkah konkret dan tenggat yang bisa dievaluasi. Survei menunjukkan bahwa publik masih memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki diri, tetapi ruang itu tidak tak terbatas.Harapan yang Masih Menunggu BuktiPada akhirnya, harapan masyarakat terhadap pemerintah tidak rumit: hadir saat dibutuhkan, adil dalam mengelola sumber daya, dan jujur tentang apa yang belum berhasil. Bencana alam tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi lambannya respons dan korupsi dalam penanggulangannya adalah pilihan kebijakan dan perilaku yang bisa dikoreksi. Jika karhutla dan banjir terus datang setiap tahun, sementara dana darurat justru menjadi ladang korupsi, maka angka kepuasan 31,3 persen itu bukanlah anomali. Ia adalah peringatan. Dan peringatan, dalam demokrasi, biasanya datang sebelum perubahan yang lebih besar.