Jalanan tak lagi jadi panggung milik mahasiswa. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda segala elemen sosial luruh menjadi satu ruang perlawanan bersama. Ibu-ibu, selebritas, hingga suporter bola bersama sama turun ke jalan dalam satu ruang yang sama.Gelombang unjuk rasa juga bergulir di berbagai kota–mulai dari Jakarta hingga Yogyakarta. Ini bukan lagi sekadar siklus protes musiman, melainkan jadi alarm atas akumulasi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Ketika ruang hidup tertekan dari berbagai sisi dan respons kekuasaan dinilai nirempati, lalu sejauh mana negara benar benar mendengar kegelisahan warganya?Melalui podcast SuarAkademia minggu ini, kami mengajak jajaran redaksi The Conversation Indonesia (TCID): Robby Irfany Maqoma (Managing Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Editor Politik & Masyarakat), dan juga Andi Ibnu Masri Rusli (Editor Ekonomi) untuk mendiskusikan isu yang jadi diangkat saat unjuk rasa 28 Oktober 2026 lalu.Menurut Nurul, fenomena yang terjadi saat demonstrasi belakangan ini memperlihatkan pergeseran signifikan yang diidentifikasi sebagai broadening of protest constituency atau meluasnya basis konstituensi perlawanan. Jika sebelumnya panggung jalanan kerap didominasi oleh mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, kini barisan demonstrasi dipadati oleh kelompok masyarakat yang jauh lebih heterogen, kaum buruh, aliansi perempuan dan ibu rumah tangga, suporter sepak bola, publik figur, hingga pekerja kantoran yang sebelumnya apolitis.Meskipun tiap kelompok membawa beban sektoral yang spesifik, seperti upah layak bagi pekerja, stabilitas harga sembako bagi ibu rumah tangga, hingga kebebasan berekspresi bagi aktivis, mereka bertemu pada satu irisan keresahan yang sama yaitu ketidakpuasan mendalam terhadap cara negara mengelola kebijakan dan kepentingan publik. Nurul juga menambahkan bahwa perlawanan masyarakat sipil saat ini lahir secara organik menyerupai rimpang, yang tumbuh mandiri tanpa bergantung pada sosok sentral. Gerakan desentralistis semacam ini secara historis kerap mencemaskan pemegang kekuasaan karena sulit dipatahkan lewat penangkapan tokoh kunci.Sorotan tajam juga mengarah pada penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan menahun yang kembali melanda Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Robby menilai penanganan pemerintah saat ini terjebak pada capaian adiministrasif belaka, seperti klaim pengiriman helikopter pemadam ataupun pengerahan puluhan ribu personel, tanpa menghasilkan dampak nyata yang memulihkan kualitas udara warga.Masalah ini makin diperparah oleh komunikasi pejabat publik yang dianggap nirempati serta keengganan menetapkan status bencana nasional maupun menerima bantuan internasional, seolah-olah bencana asap telah dinormalisasi menjadi rutinitas tahunan yang lumrah.Di sektor ekonomi, Andi melihat tekanan yang dirasakan masyarakat di akar rumput kian nyata di tengah gejolak global, mulai dari lonjakan harga bahan bakar hingga bayang-bayang pajak digital. Keresahan ekonomi ini bahkan memaksa sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah melakukan penurunan gaya hidup (downgrade lifestyle). Di sisi lain, prioritas anggaran belanja pemerintah mulai dipertanyakan, alokasi dana jumbo untuk program mercusuar berskala ratusan triliun rupiah dinilai rentan dan belum tentu berkelanjutan, dibandingkan jika dialokasikan untuk insentif industri padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja formal jangka panjang.Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.