Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Foto: Joakhim Tharob/kumparanKementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan nasional, termasuk menyusun dan mengawal sejumlah agenda pembangunan kewilayahan dari Aceh hingga Papua.Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun selaku pimpinan rapat mengatakan pembahasan RKA Bappenas dilakukan dengan mengacu pada arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.“RKA Kementerian PPN/Bappenas diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri,” katanya saat rapat Komisi XI dengan Bappenas di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9).Dalam rapat tersebut, Bappenas menyampaikan alokasi anggaran 2027 sebesar Rp 2,47 triliun. Anggaran itu terdiri dari Program Dukungan Manajemen sekitar Rp 1,46 triliun dan Program Perencanaan Pembangunan Nasional sekitar Rp 1,01 triliun.Sebesar Rp 766,3 miliar dari program perencanaan berasal dari rupiah murni. Selain itu terdapat pembiayaan melalui pinjaman luar negeri sekitar Rp 97,6 miliar untuk tiga proyek dan hibah luar negeri sekitar Rp 145,6 miliar untuk lima proyek.Dari sisi belanja, sekitar Rp 825,3 miliar atau 33 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional. Sementara sekitar Rp 1,64 triliun atau 66,5 persen diarahkan untuk kegiatan nonoperasional.Untuk Topang Pembangunan KewilayahanSuasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Foto: Joakhim Tharob/kumparanSekretaris Jenderal Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan anggaran tersebut akan menopang berbagai agenda perencanaan pembangunan, mulai dari penguatan pembangunan wilayah hingga transformasi ekonomi.“Anggaran tahun 2027 ini menjadi instrumen bagi Bappenas untuk mengoordinasikan dan mengorkestrasi pembangunan nasional,” ujarnya dalam paparan.“Kami akan terus mengawal pelaksanaan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.Salah satu agenda yang disiapkan ialah penyusunan roadmap pembangunan Papua dan Aceh. Bappenas juga akan menangani sejumlah agenda kewilayahan lain, termasuk pembangunan Sabang, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemulihan pascabencana, konektivitas, tata ruang, serta penguatan data pembangunan daerah.Di sektor ekonomi, Bappenas menyiapkan roadmap industrialisasi, termasuk untuk industri otomotif dan kedirgantaraan. Ada pula pengembangan dashboard potensi ekspor, penguatan sinergi pusat-daerah, serta kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif dan pariwisata.Agenda lainnya mencakup percepatan pajak karbon, stabilitas sektor keuangan, digitalisasi belanja daerah, serta proses aksesi Indonesia menuju OECD.Bappenas juga akan mengawal sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial terpadu, Koperasi Merah Putih, hilirisasi UMKM, ketahanan pangan dan energi, hingga pembangunan giant sea wall.Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sebelumnya menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 menuju target 8 persen pada 2029. Sinergi itu mencakup Bank Indonesia, Danantara, OJK, dan Kementerian Keuangan.“Dukungan yang diperlukan oleh Bappenas dari Komisi XI adalah memperkuat sinergi Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan terutama dalam mencapai pertumbuhan 6 persen di tahun 2027 menuju 8 persen di tahun 2029,” ujar Rachmat di kesempatan yang sama.