Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Foto: Youtube/Sekretariat PresidenMuktamar NU ke-35 tidak hanya riuh oleh perebutan gagasan tentang masa depan organisasi, tetapi juga menyisakan percik sentimen psikologis. Salah satunya muncul ketika Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menyebut keterpurukan NU berkaitan dengan kepemimpinan alumni HMI (29/8/2026).Pernyataan itu menarik bukan semata karena menyebut HMI, melainkan karena cara sebuah organisasi sebesar NU dijelaskan melalui identitas organisasi mahasiswa yang pernah diikuti oleh pemimpinnya. Di sinilah persoalan epistemiknya bermula.Kritik terhadap PBNU tentu sah. Bahkan, kritik dari warga NU sendiri merupakan bagian penting dari mekanisme koreksi organisasi. Namun, ketika identitas HMI dijadikan penjelasan atas kerusakan NU, kritik tersebut bergeser dari kritik berbasis kinerja menjadi kritik berbasis identitas. Ada lompatan dari korelasi menuju kausalitas. Karena seorang pemimpin pernah menjadi kader HMI, lalu kepemimpinannya dianggap menyebabkan persoalan NU.Pertanyaannya sederhana: apa bukti yang menunjukkan bahwa asal-usul kaderisasi tersebut merupakan penyebab keterpurukan NU?Dalam penalaran ilmiah, hubungan sebab-akibat tidak dapat dibangun hanya dari kemunculan dua hal secara bersamaan. Kausalitas membutuhkan evidensi, mekanisme, dan pengujian terhadap kemungkinan penyebab lain. Keterpurukan organisasi, jika memang terjadi, jauh lebih masuk akal ditelusuri melalui kualitas kepemimpinan, tata kelola, konflik elit, orientasi politik, birokratisasi, perubahan sosial, regenerasi, distribusi kekuasaan, serta mekanisme kontrol organisasi.Dengan demikian, jaket organisasi mahasiswa tidak cukup menjadi variabel penjelas bagi nasib sebuah organisasi keagamaan sebesar NU.Di sini kita berhadapan dengan apa yang dalam teori atribusi disebut sebagai kecenderungan untuk menjelaskan tindakan seseorang melalui identitas atau asal-usul kelompoknya. Kesalahan menjadi semakin serius ketika perilaku individu digeneralisasi kepada seluruh kelompok. Seorang alumni HMI yang mengambil keputusan buruk tidak membuktikan bahwa HMI adalah penyebab keburukan tersebut. Sebaliknya, seorang alumni PMII juga tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan NU yang baik hanya karena memiliki sejarah kaderisasi yang dekat dengan NU.Asal-usul kaderisasi bukanlah jaminan moralitas, kompetensi, ataupun kualitas kepemimpinan.Karena itu, logika tersebut justru dapat berbalik menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: apakah seseorang otomatis menjadi pemimpin NU yang baik hanya karena pernah menjadi kader PMII? Jawabannya tentu tidak. Jika demikian, premis awal bahwa alumni HMI merupakan problem bagi NU pun kehilangan kekuatannya.Lebih jauh, narasi HMI versus PMII berpotensi membawa NU ke dalam apa yang dapat disebut sebagai krisis mimetik, di mana identitas kelompok diproduksi, ditiru, lalu dipertentangkan sehingga energi organisasi terserap untuk mencari siapa yang paling “asli”. Dalam situasi demikian, persoalan substantif tentang arah organisasi dapat bergeser menjadi perebutan legitimasi identitas.Padahal, sejarah NU justru menunjukkan kemampuan menyerap, memperjumpakan, dan mengasimilasikan berbagai tradisi intelektual. Kajian Greg Barton tentang perkembangan pemikiran Islam Indonesia menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam Indonesia, termasuk NU, tumbuh dalam perjumpaan dengan berbagai arus pemikiran, melalui proses adaptasi dan pembentukan sintesis baru. Tradisi yang hidup bukan tradisi yang steril dari pengaruh luar, melainkan tradisi yang mampu berdialog tanpa kehilangan akarnya.Karena itu, HMI tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman bagi NU, sebagaimana PMII juga tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya pintu menuju ke-NU-an. PMII adalah bagian penting dari sejarah kaderisasi NU, tetapi PMII bukan pemilik epistemologis atas NU. HMI pun bukan antitesis NU.NU adalah rumah besar, bukan asrama kaderisasi yang homogen.Di sinilah Muktamar ke-35 semestinya menjadi momentum untuk mengoreksi cara pandang tentang kepemimpinan. Pertanyaan yang diajukan tidak lagi: “Dia HMI atau PMII?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa gagasan yang dibawa, bagaimana integritasnya, apa kapasitasnya mengelola organisasi, dan ke mana himmah-nya membawa NU?Justru narasi HMI-PMII yang muncul dalam momentum perebutan arah NU patut dibaca lebih kritis. Apakah identitas tersebut sedang digunakan sebagai instrumen untuk membangun legitimasi faksi? Apakah sedang berlangsung proses produksi batas antara “orang asli” dan “orang luar”? Jika demikian, persoalannya tidak lagi sekadar perbedaan organisasi mahasiswa, tetapi menyangkut masa depan otoritas ke-NU-an itu sendiri.Ketika ukuran “NU asli” mulai dibangun berdasarkan jalur kaderisasi, NU berisiko mengalami penyempitan identitas. Pada tahap tertentu akan muncul dikotomi antara mereka yang dianggap berada “di dalam” dan mereka yang dicurigai sebagai “orang luar”. Jika ini dibiarkan, rumah besar dapat berubah menjadi asrama besar.NU justru akan kuat ketika mampu mengelola keragaman tanpa kehilangan akar ahlussunnah wal jamaah. Identitas boleh beragam, tetapi orientasi nilai dan tanggung jawab terhadap organisasi harus menjadi titik temu.Karena itu, kritik kepada PBNU hendaknya diarahkan pada kebijakan, tata kelola, integritas, dan kinerja, bukan pada jaket organisasi mahasiswa yang pernah dikenakan seseorang.Sekali lagi, NU tidak rusak karena HMI. NU juga tidak otomatis sehat karena PMII. Nasib organisasi ditentukan oleh kualitas gagasan, kepemimpinan, tata kelola, dan moralitas orang-orang yang mengelolanya.Maka, refleksi terpenting dari Muktamar ke-35 barangkali bukan siapa yang berasal dari HMI atau PMII, melainkan apakah NU mampu tetap menjadi rumah besar bagi keragaman umat.Sebab, ketika jaket organisasi dijadikan ukuran ke-NU-an, yang sedang dipertarungkan bukan lagi masa depan NU, melainkan batas-batas siapa yang boleh disebut sebagai NU.