Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparanGubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan.Pramono mengatakan masukan dari Purbaya akan tetap didengarkan. Namun, ia menegaskan Pemprov DKI memiliki kebutuhan pembangunan yang harus dibiayai.“Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi daerah),” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi. Ia menyebut Jakarta mendapatkan mandat untuk melakukan banyak pembangunan sehingga membutuhkan dukungan pendanaan.“Karena bagaimanapun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu,” ujarnya.Pernyataan Pramono ini disampaikan setelah Purbaya sebelumnya menilai Jakarta belum membutuhkan penerbitan obligasi daerah. Menurut Purbaya, kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk membiayai pembangunan tanpa harus menerbitkan obligasi.“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” kata Pramono.Pramono bahkan memberikan opsi lain apabila penerbitan obligasi daerah tidak diperbolehkan. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil (DBH) kepada Jakarta.“Atau kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” tuturnya.Purbaya: Jakarta Uangnya Sudah BanyakMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026). Foto: Najma Ramadhanya/kumparanSebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta.Purbaya menilai Jakarta sebenarnya belum memerlukan obligasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur karena memiliki kapasitas anggaran dan kemampuan finansial yang memadai.“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9).Purbaya juga mengatakan pemerintah pusat akan berhati-hati dalam memberikan izin penerbitan obligasi daerah. Hal itu untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang dapat berdampak terhadap perekonomian nasional.Sebagai alternatif, Purbaya menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengembalian pembiayaan dilakukan secara berkala melalui pemotongan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.