Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kemendukbangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanMenteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menyampaikan pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN pada 2027 hampir mencapai Rp 4,1 triliun.Di luar anggaran tersebut, kementerian juga mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dana ini akan difokuskan untuk pencegahan stunting serta pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (Kespro).Wihaji mengatakan, total anggaran Kemendukbangga pada 2027 mencapai Rp 4.099.528.247.000. Anggaran tersebut terdiri atas program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.260.408.103.000 dan program Bangga Kencana sebesar Rp 838.850.144.000.“Kemudian hibah luar negeri 12.862.589.000. Secara semuanya menjadi anggaran operasional dan non-operasional 4.099.528.247.000,” ujar Wihaji saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).Wihaji memaparkan sejumlah program strategis yang akan dijalankan dengan anggaran tersebut. Salah satunya penguatan data dan informasi.Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menjawab pertanyaan dalam program siniar di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, Senin (24/8/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTOUntuk kegiatan data dan informasi, Kemendukbangga mengalokasikan Rp 131 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 60 miliar untuk Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Rp 65 miliar untuk data keluarga Indonesia, serta Rp 6 miliar untuk sistem informasi Bangga Kencana.“Jumlahnya Rp 131.000.000.000 untuk data dan informasi,” katanya.Kemendukbangga juga mengalokasikan Rp 386,2 miliar untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.Anggaran itu mencakup Rp 350 miliar untuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta Rp 36 miliar untuk penggerakan koordinasi pelayanan KB wilayah khusus, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan KBPP.Kemendukbangga juga menyiapkan anggaran untuk sejumlah program pemberdayaan keluarga. Di antaranya Taman Asuh Sayang Anak sebesar Rp 16,5 miliar, Sidaya atau Lansia Berdaya Rp 11,578 miliar, Gerakan Genre Indonesia Rp 14 miliar, Kampung KB Rp 11 miliar, parameter kependudukan untuk pengendalian penduduk Rp 12 miliar, serta Kapitalisasi Konsumsi Demografi Rp 10 miliar.Untuk penggerakan ketahanan masyarakat, terdapat anggaran Rp 80,2 miliar. Anggaran tersebut mencakup Rp 12 miliar untuk Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan Rp 68 miliar untuk sosialisasi Bangga Kencana bersama mitra kerja.“Kemudian untuk penggerakan ketahanan masyarakat, Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) 12.000.000.000, kemudian sosialisasi Bangga Kencana bersama mitra kerja 68.000.000.000. Semuanya 80.200.000.000. Kemudian untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan 10.000.000.000 dan PKM 10.000.000.000,” jelasnya.Sejumlah orang tua memberikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak dalam kegiatan Cegah Stunting (Centing) yang digelar di Jimmy Hantu Foundation, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparanDAK Nonfisik untuk Cegah Stunting dan Pelayanan KBDi luar anggaran Kemendukbangga sekitar Rp 4,1 triliun, Wihaji menjelaskan DAK yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah.Kemendukbangga tidak memiliki DAK fisik pada 2027. Namun, terdapat DAK nonfisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dialokasikan untuk 508 kabupaten/kota.Dana tersebut berasal dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah, khususnya pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.Wihaji menjelaskan BOKB menjadi salah satu instrumen untuk mendukung prioritas nasional di daerah.“Prioritas utamanya dalam BOKB ini adalah pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan pelayanan KB dan Kespro,” tuturnya.Pemeriksaan gejala stunting pada anak. Foto: Iqbal Firdaus/kumparanUntuk pencegahan stunting, pagu indikatif BOKB pada 2027 mencapai Rp 1.446.645.168.316.“Yang pertama pencegahan stunting, pagu indikatifnya 1.446.645.168.316 rupiah untuk enam rincian kegiatan operasional dan intervensi stunting tentang operasional pendampingan, tentang pelaksanaan pemutakhiran data, analis pakar stunting, pembinaan Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), peningkatan kapasitas pencegahan stunting untuk tenaga lini lapangan, kemudian fokus stunting, forum kolaborasi, umpan balik dan sinkronisasi tingkat kecamatan serta pelatihan dan edukasi gizi melalui Dashat di Kampung KB,” jelasnya.Sementara itu, BOKB juga mengalokasikan Rp 484.733.896.684 untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.“Dengan empat rincian untuk operasional kader KB, untuk penggerakan pelayanan IUD, implan, MOW, MOP serta pencabutan implan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, kemudian operasional registrasi dan register pelayanan KB di fasilitas kesehatan atau fasyankes,” jelas dia.