kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut sertifikat hak milik (SHM) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diterbitkan lebih dahulu sebelum program bedah rumah agar status tanah bersih dari persoalan hukum guna mencegah sengketa tanah di kemudian hari.