Ilustrasi Motor Listrik Nasional (Molinas) berbasis ALVA N3. Foto: Dok. Hasil Olah Gambar Gemini AIRencana pemberlakuan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembelian Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai perlu dikaji secara matang. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa fasilitas DP nol persen memungkinkan untuk dieksekusi. Namun, dari kacamata manajemen risiko perbankan, langkah tersebut menyimpan potensi bahaya bila dijadikan hak otomatis bagi semua kalangan."Secara teknis skema tersebut mungkin dilakukan. Namun, dari sisi kehati-hatian, uang muka nol persen seharusnya merupakan fasilitas bagi debitur berkualitas baik, bukan hak otomatis setiap pembeli Molinas," kata Josua kepada kumparan, Jumat (21/8/2026).Vice President Economist Permatabank Josua Pardede. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparanJosua menekankan bahwa uang muka (down payment) bukan sekadar formalitas syarat administratif untuk membawa pulang sepeda motor, melainkan instrumen vital peminimalisir risiko bagi penyedia kredit."Ketika konsumen mengeluarkan uangnya di awal, jumlah pinjaman menjadi lebih kecil sehingga komitmen untuk melunasi angsuran jadi lebih kuat. Sebaliknya, dengan uang muka nol persen, seluruh harga kendaraan dibiayai penuh oleh kredit sejak hari pertama," tutur Josua.Risiko pembiayaan ini berpotensi melonjak drastis pada kendaraan listrik akibat fluktuasi harga unit bekasnya. Nilai jual kembali motor listrik sangat bergantung pada kondisi kesehatan baterai, pesatnya perkembangan teknologi, serta belum stabilnya pasar kendaraan listrik bekas.Presiden Prabowo luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung di Bekasi, Kamis (13/8/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden"Dalam kondisi gagal bayar, hasil penjualan kembali kendaraan bisa jauh lebih kecil daripada sisa kewajiban debitur. Kerugian akhirnya berpindah ke bank atau perusahaan pembiayaan," jelasnya.Oleh karena itu, Josua mendorong pemerintah dan perbankan untuk merancang indikator mitigasi sejak awal. Pemantauan ketat harus dilakukan terhadap rasio kredit bermasalah 30 hingga 90 hari, tingkat penarikan kendaraan, hingga nilai jual kembali unit di pasar."Saya mendukung uang muka nol persen sebagai fasilitas selektif, tetapi tidak mendukung uang muka nol persen sebagai kebijakan massal. Molinas memang perlu dipercepat, tetapi jangan sampai risiko industri dipindahkan kepada neraca bank dan perusahaan pembiayaan," tegas Josua.Sebelumnya, saat peluncuran Molinas di Cikarang, Bekasi, Kamis (13/8/2026) , Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan skema kepemilikan Molinas. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar nasional untuk menekan tingkat konsumsi BBM dan beban emisi di kota-kota besar.Prabowo juga menekankan, selain penurunan suku bunga cicilan, pemerintah juga mengupayakan skema pembelian tanpa uang muka atau down payment (DP). "Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50 persen," kata Presiden RI, Prabowo Subianto saat peresmian motor listrik nasional di Cikarang, Bekasi, Kamis (13/8/2026).