BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan angkutan barang. Selain menyiapkan penerapan fuel card, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda juga akan menerapkan sistem nomor antrean yang terhubung langsung dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memberikan kepastian kepada sopir truk agar tetap memperoleh solar subsidi sesuai kuota yang telah direkomendasikan, tanpa harus khawatir mengantre lama namun pulang tanpa mendapatkan BBM.“Dengan nomor antrean ini, pasti akan dapat karena kami akan langsung link ke SPBU-nya. Ketika nomor antrean didapat dari ISU, berarti dia harus dilayani sesuai dengan yang kita rekomendasikan,” ujar Manalu pada Rabu (26/8/2026).Menurutnya, selama ini masih ditemukan sejumlah keluhan dari pengemudi angkutan barang yang harus menunggu berjam-jam di SPBU, namun tidak selalu memperoleh solar subsidi sesuai kebutuhan operasional kendaraan mereka.Bahkan, berdasarkan hasil dialog langsung dengan para sopir, ada yang biasanya memperoleh jatah 20 hingga 30 liter solar tetapi pada saat mengantre justru tidak mendapatkan BBM sama sekali karena kuota telah habis.“Kemarin itu saya wawancara sopir, dia yang biasa dapat kuota 20 liter, 30 liter. Ternyata pada saat antre dapat 20 liter, dapat 30 liter, bahkan sudah lama-lama antre enggak dapat,” katanya.Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub akan mengintegrasikan data kendaraan dan nomor antrean dengan sistem pelayanan di SPBU. Dengan begitu, setiap kendaraan yang telah terdaftar dan memperoleh nomor antrean akan mendapat jaminan pelayanan sesuai kuota yang ditetapkan.Selain pengaturan antrean, pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di lokasi-lokasi yang menjadi titik distribusi BBM subsidi.“CCTV juga sudah terpasang,” ungkap Manalu.Ia menjelaskan, penggunaan CCTV bertujuan meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap aktivitas distribusi BBM subsidi. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau proses pelayanan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan.Manalu menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi akses sopir terhadap BBM bersubsidi, melainkan memastikan kuota yang tersedia dapat dinikmati oleh pihak yang memang berhak hingga akhir tahun anggaran.“Sekali lagi tadi niat baik kita ini untuk bisa menjaga kuota bahan bakar subsidi itu di akhir tahun bisa terjaga dan tepat sasaran,” tegasnya.Dengan penerapan nomor antrean digital, integrasi data dengan SPBU, serta dukungan pengawasan melalui CCTV, Dishub Samarinda berharap distribusi solar subsidi menjadi lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.Saat ditanya mengenai kemungkinan masih adanya praktik penimbunan, Manalu optimistis sistem baru tersebut dapat mempersempit ruang penyalahgunaan kuota BBM subsidi.“Soal penimbun saya optimistis enggak ada penimbun. Malah niat kami ini untuk menjaga kuota solar subsidi ini semua,” pungkasnya.