Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut mendengar pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan politik sebelum Pemilu 2029. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat duduk di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).Doli menilai, pernyataan Budi Arie ini dapat menimbulkan beragam tafsir politik. Menurutnya, pernyataan tersebut bahkan dapat ditafsirkan sebagai isu kudeta, makar, hingga pengkhianatan terhadap konstitusi.“Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie apalagi di sampingnya Pak Jokowi, gitu ya. Karena kan Pak Jokowi adalah seorang Presiden, Pak Budi Arie juga pernah berada di kabinet, di menteri, ya, pernah aktif juga di partai politik,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).Doli mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara harus mengacu pada aturan, termasuk UUD 1945.“Kita kan sama-sama tahu negara ini negara hukum, semuanya kita jalankan hukum yang terdepan dan salah satu hukum tertinggi itu adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa kepemimpinan satu periode kepresidenan itu 5 tahun gitu loh,” ujarnya.Ia mempertanyakan pernyataan Budi Arie yang menyebut kemungkinan pergantian pemerintahan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.“Jadi kita agak kaget ada sekelas Pak Budi Arie yang di samping Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pergantian pemerintahan itu tidak 5 tahun gitu,” kata Doli.Budi Arie menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Lebaran kedua dikediamannya Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa (1/4/2025). Foto: kumparanPerubahan Kekuasaan Harus KonstitusionalAnggota Komisi II ini mengaku bersyukur Budi Arie telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar pernyataan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang lebih luas.“Nah, syukur hari ini beliau ada klarifikasi ya karena kalau tidak ini bisa berkembang ke mana-mana dan bisa wajar saja orang menafsirkannya secara politik ya. Dan tafsir politiknya bisa ke mana-mana, bisa bicara sampai tentang kudeta gitu ya, bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan seterusnya gitu,” tuturnya.Doli khawatir jika pernyataan tersebut tidak segera diklarifikasi, publik akan memberikan tafsir yang lebih jauh. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan kontraksi baru ketika pemerintah tengah menjalankan berbagai program.“Nah, saya khawatir kalau tidak segera diklarifikasi jangan salahkan juga kalau kemudian orang bisa menafsirkan yang sampai hal-hal yang sengeri itu gitu ya. Jadi menurut saya sekali lagi saya bersyukur sudah diklarifikasi karena jangan sampai nanti akan menimbulkan kontraksi baru yang rugi adalah kita karena kita kan sekarang sedang semuanya fokus ya memberikan dukungan terutama kami ya memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini karena kami dari awal memberikan dukungan dan berada di tengah-tengah pemerintahan ini,” kata Doli.Doli menegaskan, Golkar memiliki posisi yang jelas untuk berpegang pada konstitusi.“Saya kira kalau Golkar standing position-nya jelas ya, pertama kami adalah partai yang sampai hari ini tegak berdiri karena kami berkomitmen bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya ada aturannya,” kata Doli.“Keberadaan kami sebagai sebuah partai politik, keberadaan kami juga selama ini berada di DPR, berada di pemerintahan, itu semua diatur oleh aturan hukum termasuk konstitusi kita. Jadi kami dalam setiap pengambilan kebijakan, keputusan, langkah-langkah selalu dasar utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya.Ia menegaskan Golkar akan berada di garis depan apabila terdapat upaya yang dianggap sebagai pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi.“Jadi kalau ada yang pihak yang kemudian akan melakukan upaya pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi tentu kami berada di depan sebagai pembela konstitusi,” ujarnya.Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Landasan Udara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat PresidenGolkar Pastikan Dukung Pemerintahan hingga 2029Doli menegaskan, Golkar berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, partainya memiliki tanggung jawab memastikan pemerintahan berjalan hingga masa jabatan lima tahun berakhir.“Nah apalagi yang kedua, sekarang kami berada bersama-sama selalu di dalam pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Gibran. Kami juga harus ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan pemerintahan ini sampai selesai 5 tahun dengan semua programnya, dengan semua kebijakannya gitu,” kata Doli.Doli memastikan Golkar tidak akan mengubah sikap tersebut. Partainya akan tetap fokus membantu pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi berbagai persoalan bangsa.“Jadi itu standing position Golkar. Jadi kami tidak akan keluar dari jalur dan sikap itu ya. Jadi kami terus mempertahankan semangat berkonstitusi dalam bernegara, berkehidupan berbangsa negara kita. Dan kita sekarang sedang konsentrasi dan fokus bantu Pak Prabowo untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa negara kita yang tidak mudah,” tuturnya.Doli juga mengimbau seluruh pihak konsisten terhadap mekanisme politik yang telah diatur dalam konstitusi. Ia menyebut agenda pencalonan presiden maupun wakil presiden sebaiknya menunggu Pemilu 2029.“Jadi oleh karena itu saya menyarankan sudahlah ya kita mari committed gitu, konsisten dengan keputusan kita. Kita sudah kemarin melaluinya dengan sebuah mekanisme yang sudah berjalan sekian puluh tahun melalui pemilu. Jadi kalau nanti ingin ada agenda politik apakah mau jadi calon presiden atau mau jadi calon wakil presiden gitu ya, tunggu nanti saja tahun 2029 sesuai yang diatur dalam konstitusi kita gitu,” kata Doli.Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberi sambutan pembuka pada acara Arahan Kemerdekaan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/8/2026). Foto: Joakhim Tharob/kumparanSituasi Politik dan Ekonomi TerkendaliSementara Sekjen Golkar Sarmuji memastikan kondisi politik dan ekonomi nasional masih terkendali. Ia meyakini pemerintah mampu mengelola situasi yang berkembang.“Kami meyakini Pemerintah bisa mengelola keadaan. Stabilitas politik masih terjaga dan ekonomi juga masih dalam kategori baik,” kata Sarmuji kepada wartawan.Menurut Sarmuji, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas. Selama pemerintah mampu mempertahankan kondisi perekonomian, ia yakin pemerintahan akan berjalan dengan baik.“Kondisi ekonomi adalah alasan paling menentukan bagi stabilitas yang lain. Selama pemerintah bisa menjaga kondisi perekonomian, Insya Allah Pemerintahan akan baik-baik saja,” ujarnya.Sarmuji meminta masyarakat tidak khawatir secara berlebihan terhadap perkembangan situasi saat ini.“Insya Allah kondisi akan terjaga dengan baik. Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan,” kata Sarmuji.“Kita sama-sama jaga kondisi agar tetap aman dan nyaman untuk semua orang,” pungkasnya.Budi Arie Bicara soal ‘Percepatan’Sebelumnya, pernyataan Budi Arie beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi tampak duduk di sebelah Jokowi saat menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan situasi politik sebelum Pemilu 2029.Budi menyebut kondisi masyarakat saat ini menunjukkan sejumlah anomali yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Ia mengaku memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari perkiraan.“ Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari ’29 Pak. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu ’29, pemilu ’29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” ucap Budi.Budi kemudian menyebut fenomena sosial yang menurutnya dapat menjadi tanda terjadinya “patahan sejarah”.Minta MaafSetelah video itu viral, Budi Arie menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan analisis pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Pernyataan yang dimaksud yakni soal ia menyebut pergantian kekuasaan bisa lebih cepat dari 2029.Eks Menkop ini menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima konsekuensi yang muncul.