● Demo 27 Agustus menuntut pemberlakuan RUU Perampasan Aset dan perbaikan situasi ekonomi.● Demo kali ini mendapat empati besar masyarakat yang memberi dukungan logistik kepada para demonstran.● Hal ini jadi sinyal penting bagi pemerintah terhadap besarnya keresahan publik terhadap kondisi negara.Pada Kamis, 27 Agustus 2026, ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Jawa Tengah, bergerak menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI. Mereka tak sendiri, ada juga Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), mahasiswa, dan para mitra driver ojek online (ojol).Mereka menuntut sejumlah kebijakan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, kritik terhadap aksi represif pemerintah, dan penurunan harga kebutuhan pokok.Ada juga kelompok Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) yang mendukung program mercusuar pemerintah. Pro-kontra adalah hal lumrah dalam sistem demokrasi yang juga dianut Indonesia. Apapun dinamika dan hasil demonstrasi ini, kita patut menaruh perhatian terhadap besarnya dukungan masyarakat terhadap para demonstran dalam bentuk makanan, logistik, hingga uang tunai. Kita tidak bisa serta merta menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat mendukung semua tuntutan yang disampaikan hanya karena adanya dukungan logistik atau donasi. Namun, dinamika ini mengirim sinyal dan pesan penting bagi pemerintah. Baca juga: Refleksi Kemerdekaan: Upaya negara menguasai pasar melalui program mercusuar harus dibatasi Masyarakat berharap ada perubahanNegara pada dasarnya membangun hubungan pertukaran dengan masyarakat. Masyarakat menyerahkan sebagian sumber dayanya melalui pajak dan berbagai kontribusi kepada negara menjadi layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai program pembangunan. Hubungan ini membutuhkan kepercayaan. Masyarakat tidak hanya bertanya, “Berapa pajak yang saya bayar?”. Mereka juga bertanya, “Apa yang dilakukan negara dengan uang tersebut?” Pertumbuhan ekonomi negara hingga kuartal II 2026 memang masih stabil di kisaran 5% yakni 5,29%. Tapi di saat bersamaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus merosot dari 117,8 poin (Juni) menjadi 116,8 poin per Juli 2026, terburuk sejak April 2025. Jika kondisi ekonomi, termasuk kondisi politik dan sosial masyarakat saat ini baik-baik saja, kecil kemungkinan gerakan demo dan solidaritas sebesar ini akan terjadi. Baca juga: Akun Cabinet Couture: Mengapa busana pejabat menjadi persoalan politik? Besarnya inisiatif dan empati masyarakat ini menandakan bahwa publik juga menuntut perbaikan kondisi meskipun tak bisa atau enggan turun langsung ke lapangan. Ketika masyarakat menyumbangkan uang atau logistik untuk membantu orang lain mengikuti aksi, secara ekonomi kita dapat melihatnya sebagai bentuk kontribusi sukarela terhadap sebuah tujuan bersama.Mereka tergerak mengikuti aksi kolektif karena sedang melihat bagaimana kepercayaan, modal sosial dan keinginan terhadap institusi yang lebih baik dapat membenahi keresahan yang sedang mereka rasakan dan alami. Aksi kolektif antara demonstran dan masyarakat tersebut setidaknya dapat menurunkan biaya partisipasi bagi orang lain. Inilah yang dalam perspektif ekonomi dan sosiologi dapat dipahami sebagai konsep modal sosial atau jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.Bahaya laten korupsiDari sekian banyak tuntutan para demonstran, ada satu benang merah yang bisa kita tarik bersama yakni persoalan tata kelola (good governance) yang ujungnya ke persoalan korupsi. Demonstran cukup lantang menuntut diberlakukannya RUU Perampasan Aset. Pemerintah bersama parlemen pun menjanjikan akan memberlakukan RUU tersebut 15 Desember mendatang. Korupsi sering dipahami sebagai persoalan hukum: seseorang mengambil uang negara secara ilegal untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya yang harus dihukum sebesar-besarnya .Namun, dari perspektif ekonomi, dampaknya jauh lebih luas. Korupsi dapat menyebabkan sumber daya dialokasikan bukan kepada kegiatan yang paling produktif yang menyebabkan melebarnya kesenjangan dan kemiskinan.Selain itu karena korupsi, masyarakat harus menanggung biaya dalam bentuk proyek publik yang lebih mahal, kualitas layanan yang lebih rendah, proses birokrasi yang lebih panjang, atau kesempatan investasi yang hilang. Jika institusi negara menjadi lebih bersih, anggaran publik dikelola lebih baik, dan aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, manfaatnya tidak hanya diterima oleh orang yang turun ke jalan. Baca juga: Mengapa penangkapan tersangka tak cukup membuat publik percaya pemberantasan korupsi? Petani, pekerja, pelaku usaha kecil, pegawai negeri, pengusaha, mahasiswa, dan masyarakat yang bahkan tidak pernah ikut demonstrasi dapat memperoleh manfaat dari tata kelola negara dan pengelolaan duit negara yang lebih baik.Refleksi bagi pemerintahBagi pemerintah, demonstrasi kali ini memberikan setidaknya tiga pelajaran.Pertama, pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Ketika aset hasil korupsi dapat dipulihkan, manfaatnya tidak berhenti pada pengembalian sejumlah rupiah ke kas negara. Jika dibarengi dengan perbaikan institusi, dampaknya dapat berupa peningkatan efisiensi belanja, kepastian usaha, kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Kedua, pengelolaan uang publik harus dapat dilihat dan dipahami masyarakat. Masyarakat tidak cukup diberi tahu bahwa anggaran telah terealisasi. Mereka perlu mengetahui apa hasil dari anggaran tersebut.Berapa kilometer jalan yang dibangun? Berapa UMKM yang memperoleh akses pembiayaan? Berapa lama pelayanan publik menjadi lebih cepat? Berapa banyak aset negara yang berhasil dipulihkan?Sejauh ini, masyarakat lebih banyak mendengar realisasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Semakin mudah masyarakat melihat hubungan antara uang publik dan manfaat publik, semakin besar peluang tumbuhnya kepercayaan.Ketiga, kualitas tata kelola merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi. Jalan, listrik dan internet memang penting bagi kegiatan usaha. Tetapi kepastian hukum, transparansi anggaran dan rendahnya korupsi juga merupakan infrastruktur yang memberikan efek domino bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan.Sebab dalam ekonomi publik, kepercayaan bukan sekadar perasaan. Ia adalah modal. Ketika modal itu hilang, biaya yang harus dibayar masyarakat dan pemerintah bisa jauh lebih mahal dari sekadar biaya sebuah perjalanan dari Pati ke Jakarta. Baca juga: Fasilitas umum kerap rusak saat demo: Bagaimana taksiran kerugiannya? Septian Bayu Kristanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.