Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, dan Kiai Musta'in Syafi'i dalam agenda Serial Diskusi Muktamar NU di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanLembaga survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terkait potret sikap sosial, agama dan politik Nahdlatul Ulama (NU). Hasilnya menunjukkan mayoritas publik sebanyak 54,4% tidak setuju NU diizinkan mengelola atau mengurus tambang.Berdasarkan paparan Parameter Politik Indonesia, sebanyak 1,2% responden menyatakan sangat setuju NU ikut mengelola tambang. Sementara itu, 22,8% responden menyatakan setuju.Di sisi lain, terdapat 42,3% responden yang menyatakan tidak setuju NU mengelola tambang. Kemudian, sebanyak 12,1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Sementara itu, 21,6% responden memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut.Dengan demikian, total responden yang tidak setuju NU mengelola tambang mencapai 54,4%, sedangkan responden yang setuju mencapai 24%.Ilustrasi tambang nikel. Foto: Sesan13/Shutterstock“Terkait mengelola tambang, hanya 24,0% warga NU yang setuju dan sangat setuju NU mengelola tambang. Sementara 54,4% tidak setuju dan sangat tidak setuju kelola tambang,” tulis Parameter Politik Indonesia.Metode SurveiSurvei tersebut dilakukan Parameter Politik Indonesia dengan metode tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei berlangsung pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026.Dalam pelaksanaannya, responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan.Parameter Politik Indonesia menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dalam menentukan responden. Responden terpilih kemudian diwawancarai secara langsung melalui metode tatap muka atau face to face interview pada periode pelaksanaan survei.