Penasihat LBM PWNU DKI, Mukti Ali Qusyairi, dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanPenasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi, mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat kemandirian ekonomi agar tidak mudah bergantung pada kekuatan di luar organisasi.Pandangan itu disampaikan Mukti dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertajuk Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8).Mukti mengatakan independensi NU dari kekuatan politik perlu diiringi dengan kemandirian ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi organisasi dapat memengaruhi independensi dalam menentukan sikap.“Saya setuju kalau independensi dari kekuatan politik itu sudah pasti. Tetapi yang terpenting lagi adalah independensi ekonomi sebetulnya. Kemandirian ekonomi itu harus perlu dipikirkan,” tutur Mukti.Menurutnya, ketergantungan ekonomi dapat memengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil sikap.“Karena biasanya kadang-kadang ketika perutnya itu belum independen, maka otaknya pun ikut perutnya, gitu loh. Bener nggak? Iya. Jadi selesaikan dulu urusan perut ini baru kemudian kita bicara bagaimana idealisme seperti itu,” jelas Mukti.Penasihat LBM PWNU DKI Kiai Mukti Ali Qusyairi (kiri), Instruktur Nasional PKPNU Kiai Adnan Anwar (tengah), dan Pengamat Politik Ujang Komarudin (kanan) dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanKemandirian Ekonomi dan Persoalan TambangMukti kemudian mengaitkan pentingnya kemandirian ekonomi dengan persoalan tambang yang menjadi salah satu dinamika di internal NU. Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari belum kuatnya kemandirian ekonomi organisasi.“Persoalan tambang dan lain sebagainya ini kan persoalan yang akar masalahnya adalah karena kita tidak punya independensi ekonomi,” beber Mukti.Menurut Mukti, NU memiliki potensi ekonomi yang besar karena didukung jumlah warga, pesantren, dan santri yang banyak. Potensi tersebut, kata dia, dapat dikelola untuk membangun kekuatan ekonomi organisasi secara mandiri.“Seandainya di-manage itu untuk mencari ratusan miliar bahkan triliun, kecil Pak. Bener nggak, Pak Kiai? Karena kita punya pasar, pasar itu kan massa kita itu,” lanjut Mukti.Menurutnya, kemandirian ekonomi dapat membuat NU memiliki posisi yang lebih setara dengan negara, partai politik, maupun kekuatan lain di luar organisasi.“Nah, kalau itu sudah PBNU ya sudah bisa di-manage seperti itu, maka soal tambang itu nggak paten,” kata Mukti.Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Supri/REUTERSNU Diminta Jadi Mitra SetaraMukti menilai NU seharusnya tidak menjadi pihak yang bergantung pada kekuatan di luar organisasi. NU, kata dia, perlu menempatkan diri sebagai mitra yang setara bagi negara dan kekuatan politik.“Kita ini seharusnya sparing partner, kita itu harus reposisi negara minimal, minimal itu sparing partner, partner gitu dengan negara, dengan partai politik, dengan kekuatan-kekuatan di luar NU, bukan sebagai patron-client (relasi pihak kuat dan pihak yang bergantung),” tegas Mukti.Menurut Mukti, kondisi ekonomi yang belum mandiri membuat NU rentan bergantung pada kekuatan di luar organisasi. Ketergantungan tersebut kemudian membuka peluang bagi NU untuk dikooptasi.“Kita ini ekonominya ya pas-pasan, la yahya wala yamut (tidak mati dan tidak pula hidup). Nah, maka ini sangat mudah sekali dikooptasi dan kita bisa menjadi patron-client,” ujarnya.