● Kritik digital meningkatkan kesadaran politik, tetapi belum tentu daya politik.● Nasionalisme performatif memperluas kesadaran, tetapi berisiko menjadi segmentatif.● Solidaritas mengubah kritik individual menjadi kekuatan kolektif untuk perubahan.Maraknya kritik politik di media sosial beberapa tahun ini menunjukkan perubahan cara masyarakat, terutama generasi muda, berpartisipasi dalam politik.Partisipasi tidak lagi hanya berlangsung melalui pemilu, partai politik, atau organisasi formal, tetapi juga berlangsung melalui podcast, video pendek, unggahan media sosial, dan berbagai gerakan yang lahir dari internet.Kemunculan tokoh seperti Ferry Irwandi, Indah Gunawan, Abigail Limuria, Andovi dan Jovial da Lopez, serta wadah seperti What Is Up, Indonesia? (WIUI), Pamflet Generasi, dan Malaka Project menunjukkan semakin besarnya ruang digital sebagai arena untuk membicarakan ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan.Cara anak muda mendapatkan informasi politik juga memperkuat perubahan ini. Studi tahun 2023 menunjukkan 71,4% anak muda memperoleh informasi politik melalui video pendek. Sebanyak 44,3% memilih podcast dan 29,4% foto. Politik dengan demikian semakin hadir melalui konten yang dikonsumsi sehari-hari. Perubahan ini disebut sebagai pergeseran budaya politik participatory menuju post-participatory politics. Baca juga: Emosi ngakak bukan berarti lucu, tapi tawa pahit rakyat terhadap ketimpangan berulang Namun, ada sebuah paradoks: semakin mudah masyarakat menyuarakan kritik, belum tentu semakin besar kemampuan mereka untuk memengaruhi politik.Kritik dapat menunjukkan kepedulian seseorang terhadap masa depan. Tetapi, jika berhenti pada unggahan, hashtag, atau video, apakah ia benar-benar menciptakan perubahan? Baca juga: Ketika publik lelah bersuara, kritik terasa sia-sia, di situlah demokrasi melemah Banyak kritik, minim perubahanKritik terhadap pemerintah tidak selalu berarti membenci negara. Kritik atas ketimpangan dan kebijakan yang keliru juga bisa lahir dari keinginan memperbaiki Indonesia—sebuah bentuk nasionalisme baru.Riset tahun 2025 menunjukkan bahwa mengikuti influencer politik berasosiasi positif dengan minat dan partisipasi politik generasi muda Indonesia. Sayangnya, hal ini tidak otomatis meningkatkan internal political efficacy (keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan terlibat dalam politik)—justru berkorelasi negatif dengan external political efficacy (keyakinan bahwa warga mampu memengaruhi institusi politik).Dengan kata lain, seseorang bisa semakin sering mengikuti isu politik, semakin sering berkomentar, bahkan semakin kritis, tetapi belum tentu merasa memiliki kemampuan untuk membuat institusi politik bertanggung jawab.Temuan eksperimen berbasis laboratorium pada 2019 menunjukkan bahwa pesan politik bernada negatif tidak lebih efektif mendorong tindakan politik dibandingkan pesan positif. Penekanan pada masalah dan kerugian juga tidak otomatis meningkatkan partisipasi politik. Baca juga: Jebakan ‘echo chamber’: Panduan etika untuk ‘influencer’ agar tidak blunder Di sinilah konsep nasionalisme performatif menjadi relevan. Istilah “performatif” justru menunjuk pada pentingnya tindakan yang terlihat: membuat konten, mengikuti hashtag, membagikan materi advokasi, membuat kampanye, atau menunjukkan posisi terhadap persoalan bangsa di ruang publik.Kritik pun dapat menjadi ekspresi sehari-hari dari identitas nasional, atau banal nationalism. Dalam perspektif konstruktivisme Kanchan Chandra, kritik dapat dipandang sebagai cara dalam mengaktifkan identitas politik maupun identitas kebangsaan.Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengkritikMasalah muncul ketika visibilitas dianggap sebagai tujuan akhir: mengunggah, membagikan, atau mengikuti kampanye digital dipandang sebagai bentuk partisipasi, tanpa berlanjut menjadi tindakan bersama.Mengikuti isu, memahami konteks politik, membuat konten, atau menyampaikan kritik membutuhkan modal tertentu. Modal tersebut didapat dari pendidikan, akses informasi, keamanan ekonomi, modal sosial, bahkan rasa aman secara fisik dan psikologis.Studi (2026) terhadap 268.992 responden di 95 negara mengungkap individu berpendidikan tinggi cenderung memiliki orientasi budaya yang lebih dekat dengan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.Temuan tersebut tidak berarti pendidikan otomatis membuat seseorang lebih nasionalis atau demokratis, tapi setidaknya menunjukkan bahwa partisipasi politik juga dipengaruhi kondisi sosial yang tidak dimiliki semua orang secara setara.Nasionalisme modern tidak hanya membutuhkan cerita tentang bangsa, tetapi juga kondisi sosial seperti pendidikan, komunikasi, mobilitas, dan kebudayaan yang memungkinkan orang dari latar belakang berbeda hidup dan bekerja dalam institusi bersama.Karena itu, nasionalisme yang sangat bergantung pada agensi individual dan ekspresi digital berisiko menjadi segmentatif. Sebagian kelompok memiliki sumber daya untuk bersuara, sementara kelompok lain mungkin terlalu sibuk bertahan secara ekonomi, tidak memiliki akses informasi, atau tidak cukup aman untuk menyampaikan kritik. Baca juga: Negara tuduh pendemo “antek asing”: Retorika politik Prabowo untuk bungkam suara rakyat Dari nasionalisme performatif menuju solidaristisSaat ini masalahnya bukan masyarakat terlalu banyak mengkritik, melainkan bagaimana kritik diubah menjadi kekuatan bersama. Di sinilah nasionalisme solidaristis menjadi penting.Untuk itu, dibutuhkan countervailing power—kekuatan yang dapat menyeimbangkan dominasi negara—seperti serikat pekerja, organisasi profesi, kelompok intelektual, pers independen, dan organisasi masyarakat sipil. Wadah-wadah ini memungkinkan persoalan yang awalnya dialami secara individual dikumpulkan menjadi kepentingan kolektif.Solidaritas juga tidak berarti menolak negara. Justru sebaliknya, kekuatan masyarakat diperlukan agar negara tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apa yang dianggap sebagai kepentingan publik.Dalam konsep nonviolent resistance (perlawanan tanpa kekerasan), kekuatan kolektif dapat diwujudkan melalui aksi damai, kampanye berulang, boikot, pemogokan, dan bentuk perlawanan sipil non-kekerasan lainnya. Tujuannya adalah menciptakan tekanan politik agar negara menjalankan tanggung jawabnya.Pengalaman Solidarność di Polandia menunjukkan bagaimana tuntutan kelompok tertentu dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Gerakan yang berawal dari perjuangan pekerja kemudian mempertemukan buruh, intelektual, kelompok keagamaan, dan masyarakat sipil dalam satu kekuatan kolektif.Pengalaman tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia. Tagar seperti #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, podcast, video pendek, dan berbagai bentuk kritik digital tetap memiliki arti. Mereka dapat membuka percakapan dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak apatis.Tantangan kita bukan lagi sekadar bagaimana membuat masyarakat lebih kritis, melainkan bagaimana mengorganisasikan keresahan, mempertemukan pengalaman yang berbeda, dan membangun kekuatan bersama.Nasionalisme karena itu tidak cukup hanya terlihat di layar. Identitas tersebut perlu hadir dalam solidaritas yang memungkinkan warga bertindak bersama. Kritik adalah titik awal. Solidaritas membuatnya memiliki daya politik. Baca juga: Riset: Orang individualis justru punya kecenderungan lebih besar ikut aksi kolektif Lalu Ary Kurniawan Hardi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.