BorneoFlash.com, JEMBRANA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) untuk memperkuat kemandirian energi nasional.Pada tahap awal, pemerintah membangun 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp,” kata Prabowo saat meluncurkan program tersebut di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.Prabowo menargetkan pemerintah menyelesaikan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun. Ia bahkan meminta tim energi mempercepat penyelesaian proyek tersebut menjadi dua tahun.Menurut Prabowo, pemerintah mengembangkan PLTS untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Pemerintah juga mengembangkan panas bumi, mencari ladang gas baru, dan meningkatkan produksi minyak untuk memperkuat ketahanan energi.“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo.Presiden juga meminta Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid dalam menjalankan program tersebut.Di Bali, pemerintah menandai program itu dengan meletakkan batu pertama PLTS Gilimanuk di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Kabupaten Jembrana.PT PLN merancang PLTS Gilimanuk dengan kapasitas 300 MWp dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1.000 MWh. Proyek ini membutuhkan investasi sekitar Rp6,057 triliun.PLTS Gilimanuk akan menghasilkan sekitar 470 GWh listrik per tahun dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak hingga 151 ribu kiloliter per tahun.Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan Bali memiliki PLTS berkapasitas 1.000 MWp dan BESS berkapasitas 3.300 MWh.Pemerintah memasukkan program PLTS 100 GWp ke dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Pemerintah menjalankan program ini untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. (*)