Pimpinan DPR menerima Forum Aspirasi Guru Honorer/Non-ASN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar audiensi bersama perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).Pertemuan tersebut membahas kepastian status guru non-ASN setelah masa berlaku ketentuan yang saat ini menjadi dasar penataan tenaga honorer berakhir pada 31 Desember 2026.Wakil Ketua FAGRI Amiruddin mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPR untuk meminta kejelasan mengenai nasib guru non-ASN pada 2027. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status mereka setelah 2026.“Dibahas terkait kepastian status guru non-ASN. Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” kata Amiruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).Dia mengatakan para guru non-ASN selama ini menunggu adanya kebijakan lanjutan dari pemerintah. Namun, menurutnya, perhatian yang muncul dalam beberapa waktu terakhir justru lebih banyak membahas skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK penuh waktu.“Nah kita tunggu-tunggu kabar kepastian untuk kita. Namun, ketika ramai di media minggu-minggu kemarin itu hanya ada kabar tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu saja. Sementara kami guru non-ASN tidak disebut,” ujarnya.Karena itu, FAGRI meminta DPR memberikan kepastian mengenai arah kebijakan terhadap guru non-ASN yang belum mendapatkan kejelasan status setelah 2026.“Nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta kepastian tersebut, akan seperti apa nanti kami di tahun 2027. Seperti itu,” kata Amiruddin.Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengatakan pihaknya bersyukur dapat diterima oleh pimpinan DPR dalam audiensi tersebut. Dia menyebut pertemuan itu menjadi ruang bagi perwakilan guru non-ASN untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan masukan terkait penyelesaian persoalan tenaga honorer.“Alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasco dan juga bapak Saan Mustopa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi,” kata Ahmad.Ahmad berharap persoalan guru honorer non-ASN dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga para guru tidak lagi menghadapi ketidakpastian status setelah memasuki 2027.“Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.Menurut Ahmad, dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR menyatakan kesiapan untuk membantu menuntaskan persoalan guru honorer non-ASN sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026.“Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mana cut-off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang,” kata Ahmad.Ahmad berharap komitmen yang disampaikan pimpinan DPR tersebut dapat segera diwujudkan dalam kebijakan konkret. Dengan begitu, para guru non-ASN yang selama ini masih menunggu kepastian dapat memperoleh kejelasan mengenai status dan masa depan mereka.“Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini,” tuturnya.“Mudah-mudahan dapat terealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasi oleh pimpinan DPR,” sambung Ahmad.