Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Foto: Instagram/ @menkeuriMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8).Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jabar hingga akhir Juli 2026. Purbaya juga memastikan anggaran negara tidak hanya terserap, tetapi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.Dalam kunjungan itu, Purbaya meninjau realisasi pendapatan dan belanja negara, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta sejumlah program pemerintah yang berjalan di Jawa Barat.“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (25/8).Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Jawa Barat, APBN hingga 31 Juli 2026 mencatat surplus regional Rp 22,02 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp 85,61 triliun atau 45,41 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi Rp 63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.Pendapatan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan.Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp 63,84 triliun atau tumbuh 10,41 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 17,46 triliun.Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan sumbangan Rp 30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak.Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp 63,59 triliun. Meski belanja negara secara tahunan terkontraksi 1,45 persen, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 28,86 persen menjadi Rp 26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu.Pertumbuhan belanja K/L terutama berasal dari belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun. Angka tersebut tumbuh 115,37 persen dibandingkan Juli 2025.Sementara itu, realisasi TKD dan Dana Desa mencapai Rp 36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Penyaluran TKD tercatat Rp 35,46 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp 1,52 triliun hingga akhir Juli.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Foto: Instagram/ @menkeuriPurbaya mengatakan pelaksanaan APBN harus terlihat dalam bentuk aktivitas ekonomi dan manfaat yang diterima masyarakat. Salah satunya melalui dukungan terhadap sektor usaha.“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya.APBN juga digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi).Program MBG telah berjalan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp 23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Sementara pembiayaan UMi mencapai Rp 1,31 triliun untuk 226,4 ribu debitur.Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Barat masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan.Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72 persen secara tahunan. Adapun neraca perdagangan Jawa Barat sepanjang Januari-Juli 2026 mencatat surplus USD 13,79 miliar.Kinerja tersebut menunjukkan APBN tetap berperan sebagai shock absorber sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan fiskal, permintaan domestik, dan stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Jawa Barat.Purbaya menegaskan pengelolaan APBN harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran agar anggaran dapat menjadi penggerak perekonomian.“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Purbaya.