Sejumlah warga lintas agama bersilaturahmi dengan umat nasrani dalam perayaan Hari Raya Natal 2025 di Dusun Thekelan, Desa Batur, Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTOPemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang mencakup beberapa program mulai dari bantuan pangan hingga diskon transportasi.Ekonom menilai stimulus tersebut belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, kenaikan inflasi pangan, dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai stimulus pemerintah perlu diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga pekerja informal dan kelompok kelas menengah yang mengalami tekanan daya beli.Menurut Bhima, pemerintah perlu memberikan bantuan tunai minimal 30 persen dari upah minimum provinsi (UMP) kepada pekerja informal hingga Maret 2027. “Kurang, ya, stimulusnya melihat kondisi rupiah yang melemah, inflasi pangan naik, hingga angka PHK masih cukup tinggi,” ujar Bhima kepada kumparan, Sabtu (24/10).Dia mengusulkan total anggaran bantuan tunai mencapai Rp 92,1 triliun untuk mencakup seluruh pekerja informal.Menurut dia, bantuan tunai perlu menjangkau pekerja informal dan kelompok kelas menengah, bukan hanya masyarakat miskin. Sementara itu, pekerja formal telah memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU), sedangkan pemerintah juga menyiapkan kebijakan terkait pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan evaluasi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).“Disarankan tambahan bantuan tunai ke pekerja informal, kelas menengah bukan hanya orang miskin minimal 30 persen dari UMP sampai Maret 2027. Minimal total bantuan tunai Rp 92,1 triliun mengcover seluruh pekerja informal. Karena pekerja formal sudah mendapat BSU dan kenaikan PTKP,” jelasnya.Dia menilai bantuan tunai dibutuhkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga, terutama karena kebutuhan masyarakat akan kembali meningkat setelah periode libur Nataru. Masyarakat perlu menyiapkan biaya sekolah dan menghadapi kebutuhan selama Ramadan.Bhima juga menyoroti nilai stimulus pemerintah yang dinilainya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. “Dibanding tahun sebelumnya, stimulus juga secara total lebih kecil. Memang ada keterbatasan anggaran, tapi penyelamatan konsumsi rumah tangga mendesak dilakukan,” jelasnya.Seorang porter (tengah) mengangkut koper penumpang kereta api di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (21/12/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTOEkonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai paket stimulus pemerintah lebih berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga konsumsi masyarakat agar tidak turun.“Menurut saya, paket stimulus ini lebih tepat disebut sebagai bantalan untuk menjaga konsumsi agar tidak turun, bukan daya ungkit yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan kuartal IV lebih tinggi,” ujar Yusuf.Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 17,54 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, program satu orang satu rekening disiapkan dengan anggaran Rp 1,28 triliun.Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi Nataru senilai Rp 883,4 miliar untuk sekitar 6,6 juta orang. Di luar komponen tersebut, pemerintah menganggarkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan yang dibayarkan sekaligus pada November dan Desember.Yusuf memperkirakan total stimulus di luar BSU mencapai sekitar Rp 20 triliun atau sekitar 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) nominal satu kuartal. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.Menurut dia, bantuan beras memang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, bantuan tersebut tidak seluruhnya menjadi konsumsi tambahan karena sebagian menggantikan pengeluaran yang sebelumnya sudah harus dikeluarkan masyarakat.“Jadi, tidak seluruh nilai bantuan berubah menjadi konsumsi tambahan. Dalam hitungan kasar saya, sumbangannya terhadap pertumbuhan kemungkinan hanya sekitar 0,1 sampai 0,2 poin persentase,” imbuhnya.Yusuf menilai bantuan beras masih relevan untuk melindungi kelompok berpendapatan rendah di tengah tekanan harga pangan. Namun, manfaat diskon transportasi cenderung lebih banyak dinikmati masyarakat yang memiliki kemampuan bepergian, sehingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat secara luas relatif terbatas.Pelaku UMKM menata produk sabun bertema Natal saat Jakarta Christmas Market 2025 di Blok M Hub, Jakarta, Senin (22/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony HasanuddinDia juga menilai program satu orang satu rekening lebih tepat dipandang sebagai upaya membangun infrastruktur penyaluran bantuan dan memperluas inklusi keuangan, bukan stimulus yang langsung meningkatkan permintaan dalam jangka pendek.“Jika pemerintah ingin memperkuat dampaknya, program satu orang satu rekening dapat digunakan sebagai jalur bantuan tunai sementara bagi 40 persen rumah tangga terbawah dan kelompok rentan miskin,” jelasnya.Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan diskon listrik bagi rumah tangga berdaya kecil, memperkuat program padat karya, mempercepat belanja daerah, dan menggelar operasi pasar untuk komoditas pangan seperti cabai dan daging ayam sebelum Natal.Menurut Yusuf, pemerintah perlu mengutamakan ketepatan sasaran stimulus dibandingkan menambah banyak program baru. Langkah tersebut dinilai penting karena ruang fiskal pemerintah terbatas, sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.“Pemerintah juga perlu mendorong program padat karya dan mempercepat belanja daerah agar masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, bukan sekadar potongan harga. Operasi pasar untuk komoditas seperti cabai dan daging ayam sebaiknya dilakukan sebelum Natal,” terangnya.Yusuf juga melihat masyarakat memerlukan kepastian harga BBM bersubsidi tidak naik selama masa liburan, untuk menjaga ekspektasi harga dan keputusan belanja masyarakat.Meskipun dia tidak menampik ruang fiskal Indonesia sedang terbatas akibat kenaikan harga minyak. Dengan demikian menurut Yusuf, pilihan paling realistis bukan menambah semakin banyak program, terapi merealokasi anggaran dari stimulus yang kurang tepat sasaran ke instrumen yang memiliki dampak konsumsi lebih besar. “Dengan ruang fiskal yang sempit, kualitas dan ketepatan sasaran jauh lebih penting daripada banyaknya jenis stimulus,” tutupnya.