Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam acara Dialog Nasional Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanKepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai ada lima pilar yang menurutnya menjadi tolok ukur Presiden Prabowo Subianto.Budiman menjelaskan, pilar pertama adalah memastikan Indonesia hadir dan dihargai di tingkat global. Ia mencontohkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.“Pak Prabowo ingin memastikan Indonesia hadir dan dihargai secara global, global presence. Masuk BRICS. Suatu tindakan yang baru di era Pak Prabowo. Saya ingat diskusi saya dengan beliau di Magelang, saya memberikan perspektif perlunya Indonesia masuk BRICS. Enggak, insyaallah akan berkat, berkah untuk Indonesia. Eh, enggak lama kemudian seminggu kemudian Indonesia masuk. Itu pilar pertama, kehadiran global," kata Budiman dalam acara Dialog Nasional Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/10)."Indonesia harus terdeteksi, harus masuk radar global. Bangsa sebesar ini harus masuk radar global,” tambah dia.Pilar kedua, menurut Budiman, adalah persatuan nasional. Ia menilai, agar Indonesia dihargai di tingkat global, masyarakat dan elite bangsa perlu bersatu.“Yaitu dengan cara keberlanjutan pembangunan dari presiden pertama hingga presiden ketujuh. Persatuan elite bangsa, silaturahmi tokoh nasional, sinergi pusat dan daerah, itulah persatuan,” ujar Budiman.“Namun agar persatuan itu dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, maka persatuan itu harus di atas dasar keadilan, di atas dasar tidak adanya kesenjangan sosial, tidak adanya kemiskinan,” lanjutnya.Ia kemudian menjelaskan pilar ketiga, yakni antikemiskinan. Menurut Budiman, pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting untuk menciptakan masyarakat yang diperlakukan secara adil sehingga persatuan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.Selain itu, Budiman menyebut pemberantasan kebodohan sebagai pilar keempat pemerintahan Prabowo.“Dan supaya persatuan atas dasar kerelaan orang-orang yang diperlakukan secara adil bisa berjalan, bisa sustain, bisa lestari, warganya, anak-anak rakyatnya harus pintar, lawan kebodohan,” ujarnya.Adapun pilar kelima adalah antikebocoran. Budiman menjelaskan, kebocoran yang dimaksud bersumber dari dua hal, yakni korupsi dan pemborosan.“Dan pilar kelima Pak Prabowo adalah anti-kebocoran. Anti-kebocoran itu dua sumber nya: korupsi dan pemborosan,” kata Budiman.Ia menegaskan, kelima pilar tersebut merupakan kerangka yang digunakannya untuk menafsirkan arah pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8). Foto: ANTARA FOTO/Makna ZaezarDalam kesempatan yang sama, Budiman juga menguraikan tiga kelompok yang menurutnya berseberangan dengan pendekatan pemerintahan Prabowo.“Ada tiga orang yang akan melawan cara pendekatan Pak Prabowo ini: kaum neoliberalis yang anti-kemandirian bangsa, kaum sosial liberal yang anti-kehadiran negara, dan kaum populis agraris yang anti-kemajuan. Tiga kelompok ini,” kata Budiman.Ia menjelaskan, kelompok neoliberal yang dimaksudnya adalah pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri dalam mengembangkan industri dan teknologi.“Mereka tidak suka kaum neoliberal bangsa ini mandiri, bisa bikin chip sendiri, bisa punya model AI sendiri, bisa punya mobil nasional sendiri. ‘Wah nanti enggak laku mobil kita di Indonesia.’” ujar Budiman.“Kaum sosial liberal, mereka trauma dengan kehadiran negara. ‘Nanti otoriter.’ Disamakan dengan Orde Baru. Padahal beda. Kehadiran negara oleh Pak Prabowo adalah bukan untuk membela cukong. Kehadiran negara oleh Pak Prabowo adalah untuk membela buruh, membela petani. Negara hadir, negara kuat untuk membela rakyat, membela anak-anak orang miskin,” lanjutnya.Kelompok ketiga yang disoroti Budiman adalah populis agraris. Ia menilai, kelompok tersebut masih memiliki pandangan romantis terhadap kehidupan masyarakat kecil sehingga kurang menerima gagasan bahwa petani dan nelayan dapat berkembang melalui modernisasi serta penguasaan keterampilan baru.“Kaum populis agraris, mereka enggak siap terima melihat petani itu bisa ngerti pembukuan,” ujar Budiman.“Nah, cara berpikir Pak Prabowo ini memang dalam tradisi Indonesia sudah lama. Tapi cara berpikir Pak Prabowo ini sebenarnya enggak asing di kalangan para pendiri republik,” pungkasnya.