● Karhutla merupakan krisis tata kelola lahan yang berdampak serius pada kesehatan dan keberlangsungan pendidikan.● Kebijakan belajar dari rumah memicu ketimpangan baru karena keterbatasan akses digital dan beban pengasuhan keluarga.● Pemerintah harus memberi dukungan menyeluruh agar anak tidak perlu memilih antara pendidikan dan kesehatan.Sejak kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015 yang membakar sekitar 2,5 juta hektare, tahun ini menjadi salah satu periode terburuk yang kembali dirasakan masyarakat Kalimantan.Sebanyak 283.270 penduduk dilaporkan terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jarak pandang yang semakin pendek juga meningkatkan risiko kecelakaan, sementara debu dan asap yang bercampur dengan tanah membuat pandangan berubah kekuningan. Ketika kondisi kabut kiat parah, kegiatan sekolah harus ditiadakan demi keselamatan murid dan guru.Sejak akhir Agustus 2026, anak-anak di Kalimantan diminta belajar dari rumah (BDR) secara bertahap agar terhindar dari paparan asap. Kebijakan ini masuk akal, tetapi memindahkan kelas ke rumah tidak otomatis menghilangkan risiko. Anak tetap berada di lingkungan yang terpapar asap, sementara kemampuan setiap keluarga untuk membantu mereka belajar berbeda-beda.Alhasil, selain muncul risiko learning loss dan penurunan capaian belajar bagi murid, BDR juga menambah beban bagi keluarga. Baca juga: Kala rumah menjadi penjara: Menelusuri trauma dan ruang isolasi baru korban karhutla Rumah tidak bisa menggantikan sekolahKegiatan pembelajaran daring dari rumah mengandaikan setiap anak memiliki perangkat, koneksi internet, dan ruang belajar yang memadai. Padahal, kenyataan sosial keluarga di Kalimantan sangat beragam.Ada keluarga yang memiliki laptop, Wi-Fi, dan orang tua mendampingi anak. Namun, ada pula keluarga yang harus berbagi satu telepon pintar, membeli kuota seadanya, atau tinggal di wilayah terisolasi tanpa jaringan internet.Sebagai informasi tambahan, dua provinsi di pulau Kalimantan (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara) berada dalam daftar 10 provinsi dengan penetrasi internet terendah.Persoalan yang dihadapi para murid di Kalimantan bukan lagi kesenjangan teknologi semata. Kondisi rumah yang padat, orang tua yang harus bekerja sepanjang hari, dan keterbatasan waktu pendampingan turut menentukan apakah pembelajaran dapat berlangsung.Bagi sebagian keluarga, BDR berarti tambahan pengeluaran dan beban pengasuhan. Bagi keluarga lain, kebijakan tersebut hampir mustahil dilaksanakan.Di sinilah persoalan karhutla memperlihatkan dimensi sosiologisnya. Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat berubah menjadi ketimpangan akses pendidikan. Anak-anak tidak menghadapi krisis dari titik awal yang sama. Mereka yang memiliki sumber daya lebih baik relatif mampu beradaptasi, sedangkan mereka yang paling rentan berisiko semakin tertinggal.Pengalaman serupa memang pernah terjadi pada masa pandemi COVID 2020-2023 lalu. Selang hampir tiga tahun, tantangan itu tetap sama tetapi diperparah tantangan baru: kondisi paparan asap berbeda antarlokasi, sementara wilayah yang paling membutuhkan perlindungan belum tentu memiliki akses internet. Ketika kebijakan daring diterapkan tanpa alternatif, anak di daerah terisolasi dapat kehilangan akses pembelajaran justru karena kondisi yang berada di luar kendalinya. Baca juga: Riset dampak COVID-19: potret gap akses online ‘Belajar dari Rumah’ dari 4 provinsi Keluarga menanggung beban krisis berlapisNalar ini kerap luput ketika pemerintah merumuskan kebijakan darurat. Anak lebih sering dipandang sebagai siswa yang harus tetap menerima materi, bukan sebagai bagian dari keluarga yang juga sedang menghadapi krisis. Keberhasilan akhirnya diukur dari terlaksananya kelas dan terkumpulnya tugas, bukan dari keamanan anak dan kemampuan keluarga mendukung pembelajaran.Padahal, jika orang tua harus mengurangi jam kerja atau kehilangan pendapatan untuk mendampingi anak, siapa yang menanggung konsekuensinya? Jika keluarga tidak memiliki perangkat atau jaringan, siapa yang memastikan anak tetap belajar?Ini bukan semata-mata urusan rumah tangga. Ketika pemerintah memutuskan menutup sekolah demi melindungi masyarakat, konsekuensi kebijakan tersebut juga harus diperhitungkan oleh pemerintah.Kami tak bermaksud menyarankan Kalimantan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka kembali. Sebaliknya, kami menganggap penanganan pendidikan selama karhutla semestinya dimulai sejak dini dan menyeluruh. Sejak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan adanya risiko karhutla, misalnya. Pemerintah daerah bisa memulai berbagai pemetaan: jumlah dan kondisi siswa terdampak, memantau kualitas udara, kondisi sosial ekonomi keluarga, kepemilikan perangkat, dan hingga jaringan.Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan siapa yang paling rentan dan dukungan apa yang dibutuhkan. Sebab, kebijakan yang sama belum tentu menghasilkan perlindungan yang setara. Baca juga: Karhutla memperparah kemiskinan, bansos apa yang paling ideal untuk menafkahi warga? Pentingnya menggeser fokus pelayanan pendidikan di masa krisisDalam situasi darurat, pendidikan tidak bisa dipaksakan berjalan persis seperti hari-hari biasa. Fokus pelayanan perlu bergeser dari sekadar memastikan pembelajaran berlangsung menuju perlindungan anak, keadilan akses, dan pemulihan proses belajar. Di wilayah dengan internet memadai, pembelajaran daring dapat digunakan. Di wilayah tanpa jaringan, pemerintah perlu mempersiapkan modul cetak dan bahan belajar alternatif.Pemerintah sudah melakukan hal ini dengan membuat kebijakan yang mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Selain itu, Kemendikdasmen juga sudah menyederhanakan beban belajar selama masa darurat menjadi fokus pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter saja. Namun, target akademis ini tetap perlu disesuaikan.Dalam situasi krisis, anak juga perlu belajar tentang kualitas udara, ekosistem gambut, kesehatan, mitigasi bencana, dan tata kelola lingkungan melalui pembelajaran yang kontekstual. Jika pembatasan aktivitas diperlukan, dukungan berupa layanan kesehatan, fasilitas aman, perangkat pembelajaran, dan bantuan bagi keluarga terdampak harus dipertimbangkan.Perumusan kebijakan harus mendengar pengalaman masyarakat dari bawah, sementara dukungan anggaran dan kelembagaan harus hadir dari atas. Pemerintah daerah tidak dapat dibiarkan menanggung seluruh beban tanpa sumber daya yang memadai.Karhutla adalah ujian bagi tata kelola lingkungan sekaligus pelayanan publik yang sangat berharga. Asap seharusnya tidak memaksa anak memilih antara kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai, ketika sekolah dipindahkan ke rumah, negara justru membiarkan keluarga menanggung sendiri krisis yang tidak mereka ciptakan dan memperparah ketimpangan sosial. Baca juga: Tak hanya membakar hutan, karhutla Kalimantan juga menghilangkan ruang hidup kebudayaan Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas terafiliasi dengan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas MulawarmanAhmad Hidayah tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.