Sepanjang 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memicu krisis lingkungan dan kesehatan yang dampaknya melampaui batas negara. Analisis Greenpeace Indonesia menemukan 5.540 titik sumber asap di 22 provinsi selama 8 Agustus hingga 20 September. Kabut asap telah menyebar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja–mengganggu aktivitas warga sehari-hari.Di Sarawak, memburuknya kualitas udara memicu lonjakan kasus asma hingga 259%. Sementara itu, tingkat polusi yang tercatat di Manila dilaporkan lebih dari empat kali lipat ambang batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Di Indonesia sendiri, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dikaitkan dengan karhutla di tujuh provinsi mencapai 277.075 kasus per 12 Oktober, lebih dari dua kali lipat angka pada 9 September. Baca juga: Kasus ISPA meroket: Asap karhutla jadi ancaman senyap di daerah yang jauh dari pusat kebakaran Kejadian ini menyoroti tantangan yang lebih besar untuk Indonesia: ketika krisis dalam negeri menjadi perhatian internasional, dampaknya tidak hanya kerusakan fisik. Krisis ini juga dapat memengaruhi hubungan diplomatik, kepercayaan publik, dan persepsi negara lain terhadap Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab.Oleh karena itu, cara Indonesia menanggapi dan mengomunikasikan krisis ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga untuk menjaga reputasinya pada kancah global.Ketika krisis dalam negeri menarik perhatian internasionalDampak karhutla tidak berhenti pada kesehatan masyarakat. Karhutla juga mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi. Menurut Reuters, lebih dari 1.400 penerbangan dibatalkan atau ditunda akibat karhutla sejak Agustus 2026. Respons negara tetangga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi terbatas pada dampak lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) mengeluarkan pemberitahuan kepada sepuluh perusahaan di Indonesia. NEA meminta perusahaan-perusahaan tersebut memadamkan api, menghentikan aktivitas pembakaran, dan menyusun langkah pencegahan agar kebakaran tidak terulang. Sebelumnya, tekanan diplomatik juga muncul dari anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia mengajak negara-negara ASEAN mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia karena dinilai belum berbuat cukup untuk mengendalikan karhutla.Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa karhutla dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lainnya. Bagi Indonesia yang ingin berperan lebih besar di tingkat regional dan global, krisis ini menjadi ujian kredibilitas dalam mengangani risiko lingkungan lintas batas.Kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh penanganan di lapangan, tetapi juga oleh cara pemerintah menyampaikan informasi, merespons kekhawatiran, dan menjelaskan upaya yang sedang dilakukan. Komunikasi menjadi penting karena ikut membentuk persepsi dan kepercayaan publik internasional terhadap Indonesia.Lalu, ketika karhutla melintasi batas negara, bagaimana komunikasi pemerintah Indonesia dapat melindungi masyarakat terdampak sekaligus menjaga kepercayaan internasional?Komunikasi krisis sebagai diplomasi publikIngrid d’Hooghe, peneliti senior dan mantan Kepala Clingendael China Centre, menjelaskan bahwa ketika krisis dalam negeri menjadi perhatian internasional, pemerintah perlu berkomunikasi dengan masyarakat di dalam maupun luar negeri melalui tiga jenis informasi: informasi untuk menghadapi dampak fisik, informasi untuk menghadapi dampak psikologis, dan komunikasi untuk memulihkan reputasi.Informasi untuk menghadapi dampak fisik berupa panduan untuk mengurangi risiko. Dalam konteks karhutla, informasi ini mencakup pembaruan kualitas udara, wilayah terdampak, risiko kesehatan, dan langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan masyarakat. Ketika kualitas udara Pontianak memasuki kategori berbahaya, masyarakat membutuhkan informasi jelas mengenai risiko paparan asap dan cara mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Menurut WHO, tersedianya informasi kualitas udara dan imbauan kesehatan yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengambil langkah untuk mengurangi dampak polusi dan melindungi kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernapasan.Informasi untuk menghadapi dampak psikologis berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Dalam situasi karhutla yang berkepanjangan, masyarakat memerlukan pembaruan informasi yang konsisten mengenai upaya pemadaman, perkembangan kondisi asap, dan langkah pemerintah untuk melindungi warga. Komunikasi juga perlu menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak, bukan sekadar menyampaikan informasi teknis.Dampak komunikasi krisis juga melampaui batas negara. Informasi yang konsisten dan disampaikan tepat waktu memungkinkan pemerintah negara tetangga menilai risiko dan mengoordinasikan respons mereka masing-masing. Sebaliknya, sikap diam, informasi yang simpang siur, atau keterlambatan komunikasi dapat menyulitkan dan memengaruhi kepercayaan negara lain terhadap penanganan krisis oleh Indonesia.Krisis yang berbeda, tantangan diplomatik yang berbedaJenis informasi ketiga, yakni komunikasi untuk memulihkan reputasi, menghadirkan tantangan tersendiri karena tidak semua bencana membawa dampak yang sama terhadap reputasi negara.Pemulihan reputasi merujuk pada strategi penyampaian informasi dan komunikasi untuk memperbaiki citra negara yang telanjur rusak. Hal ini semakin relevan ketika krisis berkaitan dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu, kurangnya upaya pencegahan, atau penanganan yang tidak memadai sehingga negara dianggap bertanggung jawab dan dikritik. Kebakaran hutan menghadirkan tantangan berbeda karena sebagian besar kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia, kelalaian, dan lemahnya penegakan hukum. Baca juga: Mengapa sanksi pelaku karhutla amat timpang dengan kerugian berantai yang ditimbulkannya? Dalam kasus seperti ini, sekadar mengaitkan kebakaran dengan cuaca kering atau fenomena Super El Niño dapat menimbulkan reaksi negatif di luar negeri. Bagi masyarakat di Kuching atau Manila yang menghirup asap, penjelasan menggunakan kondisi iklim bisa terdengar seperti alasan untuk menghindari tanggung jawab.Kata-kata saja tidak cukup untuk memulihkan reputasi ketika masyarakat menuntut tindakan nyata. Pemerintah perlu menegakkan hukum lingkungan, mengusut pihak yang bertanggung jawab, memperkuat pencegahan kebakaran, dan mengatasi kondisi yang memungkinkan kebakaran terus berulang.Perbedaan ini sangat krusial dalam hubungan diplomatik. Bencana alam menguji kemampuan Indonesia menanggapi ancaman yang tidak dapat dihindari, sedangkan krisis kebakaran yang terus berulang juga menguji kesediaan Indonesia dan negara-negara tetangganya untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai tanggung jawab bersama atas risiko yang melintasi perbatasan.Apa yang perlu disampaikan dan dilakukan Indonesia?Bagi Indonesia, komunikasi bencana bukan sekadar upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi juga merupakan bagian dari diplomasi publik.Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara tepat, terbuka, dan konsisten. Namun, komunikasi harus berjalan seiring dengan tindakan nyata: melindungi masyarakat, menunjukkan akuntabilitas, dan keseriusan dalam melakukan pencegahan.Pada akhirnya, reputasi Indonesia di mata dunia selama krisis tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan pemerintah, tetapi juga oleh keselarasan antara pernyataan dan tindakan yang benar-benar dilakukan.Jessica Martha tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.