PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan Toyota Innova Zenix HEV terbaru di Mall Kota Kasablanka, Jakarta (21/10/2026). Foto: Sena Pratama/kumparanKajian Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal pertimbangan untuk memperluas manfaat insentif nonfiskal kendaraan elektrifikasi lainnya seperti hibrida disambut baik oleh Toyota. Hal tersebut dinilai sesuai dengan agenda negara."Pada prinsipnya, Toyota menyambut baik upaya pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Sejalan dengan prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi konsumsi BBM," kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily kepada kumparan, Jumat (23/10).Menilik data penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke diler), lini hibrida Toyota telah mencatatkan angka 42.773 unit sepanjang Januari hingga September 2026. Menyumbang 21,7 persen dari seluruh produk yang sudah tersalurkan 197.809 unit.Penjualan mobil hybrid Toyota 2026 Toyota Innova Zenix HEV: 20.215 unitToyota Veloz HEV: 18.106 unitToyota Yaris Cross: 2.354 unitToyota Alphard HEV: 1.911 unitToyota Vellfire HEV: 166 unitToyota Vios HEV: 21 unit.Toyota Veloz Hybrid EV cut body di GIIAS 2026. Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan"Saat ini, kontribusi kendaraan elektrifikasi telah mencapai lebih dari 21persen terhadap total penjualan Toyota. Dengan semakin beragamnya pilihan model dan teknologi yang didukung kebijakan insentif, kami berharap tren positif ini dapat terus berlanjut," imbuh Erndando.Dirinya menambahkan, Toyota berkomitmen selalu menawarkan pilihan produk-produk yang memang relevan dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Termasuk teknologi baru seperti elektrifikasi."Memberikan kesempatan bagi semakin banyak masyarakat untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional secara berkelanjutan," tandasnya.Pemerintah kaji perluasan insentif nonfiskal untuk kendaraan hibrida jenis HEV dan REEVMenteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Foto: Widya Islamiati/kumparanSebelumnya, Kemenperin menyatakan mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan berteknologi hibrida yang meliputi HEV, PHEV, hingga REEV. Langkah ini dinilai mampu mempercepat transisi industri otomotif nasional sekaligus menekan penggunaan BBM.Bentuk insentif nonfiskal yang tengah dimatangkan antara lain kemudahan administrasi, pembebasan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap, hingga penyediaan fasilitas parkir khusus. Langkah ini diambil untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan hemat energi.Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif tidak melulu harus berupa pemotongan pajak. Keringanan operasional harian di jalan raya dinilai memiliki daya pikat yang sama kuatnya bagi konsumen."Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menperin Muhammad Sarmuji usai melakukan pertemuan dengan pengurus Gaikindo di Jakarta, Rabu (21/10).Perakitan mobil di Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang, Jawa Barat. Foto: Dok. TMMIN Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini kendaraan murni listrik berbasis baterai atau BEV telah menerima paket insentif yang komprehensif. Sebaliknya, lini kendaraan berefisiensi tinggi seperti HEV, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus dari pemerintah.Padahal, ketiga jenis teknologi penggerak tersebut dipandang memiliki peran strategis dalam menekan angka konsumsi BBM bersubsidi. Penggabungan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan motor listrik dinilai menjadi solusi transisi energi yang efektif."Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan insentifnya," papar Sarmuji.Guna merealisasikan skema baru ini, Kemenperin akan berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinergi ini krusial mengingat implementasi aturan ganjil-genap dan fasilitas umum berada di bawah wewenang pemerintah daerah setempat.