Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di deliniasi atau perbatasan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (10/9/2026). Foto: Angga Palguna/Antara FotoKementerian Kehutanan menetapkan dua pria berinisial MTN (63) dan AK (65) sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.Kedua tersangka diamankan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Blok III Taman Raja, Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat, pada 2 September 2026 sekitar pukul 12.10 WIB.Dalam keterangan Kemenhut, peristiwa bermula saat Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi bersama PT Rimba Hutani Mas (RHM) melakukan pemadaman di Blok III Taman Raja. Saat proses pemadaman berlangsung, tim melihat kepulan asap dari lokasi lain yang tidak jauh dari titik kebakaran sebelumnya.Koordinator Unit Security Blok III Taman Raja bersama personel keamanan dan BKO TNI kemudian mengecek lokasi tersebut. Di sana, dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran diamankan.Kakek T dan AK saat diamankan terkait kasus karhutla di Jambi. Foto: Dok. KemenhutPetugas juga menemukan sejumlah barang di lokasi, di antaranya korek api gas, potongan kayu bekas terbakar, parang, gergaji, perangkat tenaga surya, terpal, sepeda motor, sepatu karet, paku, dan keranjang rotan.MTN dan AK selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera. Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Rutan Polda Jambi untuk kepentingan penyidikan.Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami fakta dalam perkara tersebut.Penyidik juga akan meminta keterangan dari PT RHM selaku pemegang PBPH di areal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan, termasuk upaya pencegahan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan.“Setiap titik api harus ditelusuri penyebabnya, terutama ketika ditemukan indikasi adanya aktivitas yang melanggar hukum,” kata Hari dalam keterangannya.Dia menegaskan proses penyidikan akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.Atas dugaan perbuatannya, MTN dan AK disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait pembakaran hutan dan/atau penguasaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.Keduanya terancam pidana penjara dan denda sesuai ketentuan pidana yang disangkakan.Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menuturkan penegakan hukum akan diarahkan untuk mengusut seluruh pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti.“Siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti bertanggung jawab akan kami proses sesuai hukum sampai tuntas,” tegas Dwi.BNPB: Per 9 September, 421 Hektare Karhutla di 6 Provinsi Sudah PadamPlt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam agenda konferensi pers Update Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia di Gedung BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (10/9/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 421 hektare kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil dipadamkan pada Rabu (9/9). Area yang berhasil dipadamkan merupakan gabungan dari enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan penanganan karhutla saat ini diprioritaskan di keenam provinsi tersebut.“Saat ini kami bisa sampaikan bahwa secara total luas lahan yang berhasil dipadamkan kemarin, 9 September 2026, sebesar 421 hektare lebih,” kata Berton dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (10/9).Berton menyebut, penanganan karhutla melibatkan 43.951 personel satuan tugas darat. Selain itu, BNPB mengerahkan 17 unit untuk patroli udara dan 38 unit untuk operasi water bombing.Secara keseluruhan, kata Berton, karhutla telah berdampak pada 55 kabupaten/kota.Karhutla di Kepulauan SangiheDi sisi lain, kondisi karhutla di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, masih menjadi perhatian. Berdasarkan data BNPB, luas area yang terbakar secara kumulatif di kawasan Gunung Awu mencapai 913 hektare.Berton menjelaskan, sekitar 200 hektare di antaranya telah dipadamkan, terutama di Kecamatan Tahuna Barat. Sementara 713 hektare lainnya masih dalam penanganan.Menurut dia, medan yang sulit menjadi salah satu kendala dalam penanganan karhutla di Sangihe.“Terkait medan yang sulit, ini memang menyulitkan semua pihak, baik itu melalui darat maupun udara,” ujar Berton.Ketika ditanya mengenai kemungkinan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sangihe, Berton mengatakan pelaksanaannya bergantung pada data dan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan di wilayah tersebut.“Tentu OMC ini yang bisa dilakukan memang berdasarkan adanya data informasi kajian dari BMKG. Ketika mereka bisa mengeluarkan data bahwa memang ada potensi bisa hujan, optimal hujan dilakukan oleh penebaran garam, itu berpotensi untuk dilaksanakan,” terang Berton.Berton mengungkap BNPB akan berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi tersebut.Wapres Gibran Tinjau Penanganan Karhutla di KalimantanWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9/2026). Foto: Dok. BPMI SetwapresWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Banjarbaru, Kalimantan Selatan; dan Kubu Raya, Kalimantan Barat; untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.Dalam kunjungannya, Gibran menegaskan, karhutla harus ditangani secara menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya.Ia juga mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas."Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (10/9).Selain itu, Gibran menekankan, penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan."Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur," imbuhnya.Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Gibran juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kondisi udara yang belum pulih. Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden."Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden," ungkapnya.Lebih jauh, Gibran mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur."Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik," pungkas dia.Kemenkes Catat 113.336 Kasus ISPA Imbas KarhutlaWidyawati, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dalam agenda konferensi pers Update Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia di Gedung BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (10/9/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanKementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 9 September 2026.Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi kasus ISPA yang tercatat di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak karhutla.“Situasi ISPA pada wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, update di tanggal 9 September 2026 karena update di tanggal 10 September masih dalam proses, terdapat laporan kasus 113.336 total kumulatif kasus ISPA-nya,” kata Widyawati dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (10/9).Dari jumlah tersebut, 26.545 kasus merupakan pasien usia 0-5 tahun, sedangkan 86.791 kasus berusia di atas 5 tahun. Widyawati juga menyebut terdapat 4.080 kasus ISPA tertanggal 9 September 2026.Lebih lanjut, Kemenkes juga mencatat kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak karhutla berada pada kategori merah hingga hitam. Dalam pemaparan Widyawati, sejumlah kabupaten/kota seperti Kotawaringin Timur hingga Murung Raya tercatat berada pada kategori hitam, sedangkan Sintang, Baning Kota, hingga Tebo berada pada kategori merah.Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, Kemenkes menyiapkan pos pelayanan kesehatan di 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan di wilayah terdampak karhutla.“Kita sudah siapkan pos pelayanan kesehatan di 1.691 puskesmas, kemudian mobilisasi bantuan logistik juga di wilayah-wilayah yang terdampak karhutla, menyiapkan 360 rumah sakit rujukan,” ujar Widyawati.Selain fasilitas kesehatan, Kemenkes juga telah mendistribusikan 980.315 masker hingga 9 September. Adapun logistik lainnya meliputi 277 oksigen konsentrator, 41.000 pasang sarung tangan, 36 tabung oksigen, 4.908 APD, 120 face shield, sembilan air purifier, dan 248 Pemberian Makanan Tambahan (PMT).Seluruh logistik tersebut didistribusikan ke tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.Dalam kesempatan itu, Widyawati juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak karhutla.“Kemudian imbauan yang kita lakukan adalah jangan panik namun waspada, kenakan masker pada saat berada di luar ruangan, pantau indeks kualitas udara, perbanyak minum air putih, kunjungi fasyankes bila muncul sesak di masyarakat,” pungkasnya.BNPB Koordinasi dengan Kemlu soal Tawaran Bantuan Malaysia Tangani KarhutlaSeorang prajurit TNI Angkatan Udara memberikan kode kepada helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lahan gambut, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTOBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait tawaran bantuan dari Malaysia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.Hal itu disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, saat ditemui wartawan usai konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (10/9).Berton mengatakan, BNPB perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebelum menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut.“Nah, tentu kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi BNPB tidak bekerja sendiri, tetapi juga tentu ada dari kementerian/lembaga terkait yang perlu kami mendapatkan apa, advice-nya atau rekomendasinya. Ini yang perlu kami koordinasikan saat ini,” terang dia.Saat ditanya apakah koordinasi tersebut dilakukan dengan Kemlu dan kementerian terkait, Berton membenarkannya.“Iya, benar,” katanya.Malaysia Tawarkan BantuanSebelumnya dikutip dari Antara, Otoritas Malaysia menyatakan menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla yang terjadi di beberapa wilayah.Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus Juru Bicara Pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan, dalam rapat kabinet Malaysia di Putrajaya, Rabu, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) bersama Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) Malaysia menyatakan telah menginformasikan kepada Indonesia daftar aset (sarana penanganan karhutla) Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman."NRES dan juga Wisma Putra telah menyampaikan dalam rapat kabinet, bahwa daftar aset yang mampu kita sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan," kata Fahmi dalam konferensi pers daring di Putrajaya, Rabu (9/9).Namun, menurut Fahmi, hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai bentuk kerja sama untuk menggunakan aset-aset penanganan kebakaran dari Malaysia guna membantu memadamkan kebakaran dan sebagainya."Jadi, sejauh ini, kita telah menyampaikannya melalui kedutaan, melalui Wisma Putra, dan NRES juga telah menyiapkan, tetapi belum ada konfirmasi dan izin untuk menggunakan aset-aset Malaysia," katanya.Peserta Didik Sespimmen Polri Ikut Padamkan Karhutla, Kerahkan DronePada Kamis (10/9), peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri Dikreg ke-67 tahun 2026, ikut memadamkan Karhutla di Indragiri Hulu. Foto: Dok. IstimewaSejumlah pihak bahu membahu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Indragiri Hulu. Sinergi tersebut di antaranya dilakukan oleh Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh unsur terkait.Pada Kamis (10/9), peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 tahun 2026 bersama pimpinan daerah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan pemadaman dan pendinginan titik api karhutla menggunakan drone di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung di kawasan Jalan Lintas Timur, Kecamatan Seberida. Pemanfaatan drone untuk membantu pemantauan kondisi titik api sekaligus mendukung proses pemadaman dan pendinginan di lapangan.Dalam kegiatan tersebut, turut ikut serta Kapolres Indragiri Hulu AKBP Eka Aryandi Putra didampingi langsung Kasat Lantas Polres Inhu AKP Luthfi Indra Praja, bersama unsur pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan personel Sespimmen Polri.Eka Aryandi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan respons cepat dari seluruh pihak."Penanganan karhutla membutuhkan sinergi semua pihak. Dengan pemanfaatan teknologi drone, pemantauan titik api dapat dilakukan lebih efektif sehingga langkah pemadaman dan pendinginan bisa segera dilaksanakan," ujarnya.Ia menambahkan, proses pendinginan menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terdapat bara api yang berpotensi kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan karhutla, khususnya keterlibatan Sespimmen Polri bersama jajaran kepolisian dan pemerintah daerah.“Kami mengapresiasi sinergi yang dilakukan bersama. Karhutla merupakan persoalan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Dengan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, diharapkan penanganannya semakin cepat dan tepat,” kata Ade Agus.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi hasil Focus Group Discussion (FGD) dalam mencari solusi terhadap persoalan karhutla sekaligus memperkuat sinergisitas lintas sektor.Melalui kerja sama yang solid antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat, upaya pencegahan serta penanganan karhutla diharapkan semakin optimal, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilindungi.