Susah dihilangkan, benarkah premanisme ada yang memelihara?

Wait 5 sec.

Aksi demonstrasi belakangan ini kembali diwarnai bentrokan antara massa aksi dan ormas. Di balik kericuhan itu, hal yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kelompok tandingan ini benar-benar bergerak atas aspirasi warga, atau sengaja dibentuk untuk membungkam kebebasan sipil.Di episode terbaru SuarAkademia, kami berbincang dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya. Ia melihat bentrokan antar kelompok dalam demonstrasi sebagai pola pengamanan tandingan yang mengingatkan pada PAM Swakarsa di era Orde Baru.Menurut Ardi, kelompok tandingan dalam aksi massa tidak selalu muncul secara alami dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, kelompok ini bisa sengaja dimobilisasi untuk melemahkan gerakan warga. Pola tersebut mengingatkan pada masa ketika kelompok informal digunakan untuk mengamankan kepentingan tertentu, sekaligus membuat batas antara hukum dan “hukum jalanan” menjadi kabur.Secara kriminologis, Ardi menilai premanisme bukan soal identitas kelompok, melainkan tindakan seperti kekerasan, intimidasi, atau pemerasan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik.Jika menggunakan teori strain dalam ilmu kriminologi, fenomena ini juga berkaitan dengan marginalisasi sosial dan minimnya lapangan kerja. Kelompok-kelompok tersebut kemudian mudah dihimpun lewat solidaritas semu dan iming-iming keuntungan, seperti proyek, jaminan keamanan, hingga akses politik.Menurut Ardi, praktik ini sulit dihilangkan karena ada hubungan saling membutuhkan. Elite atau pihak berkuasa bisa memanfaatkan kelompok informal untuk melakukan tindakan yang berisiko melanggar hukum jika dilakukan aparat resmi. Namun, dampaknya bisa serius. Selain membuat masyarakat takut menyuarakan pendapat, bentrokan antarkelompok juga dapat memicu perpecahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.Ardi berpendapat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan polisi. Masyarakat juga perlu berperan melalui sanksi sosial yang konsisten agar menimbulkan efek jera.Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengamanan secara transparan dan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini membuat praktik mobilisasi massa mudah berkembang.Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.